.
Friday, November 22, 2024

Malang Raya Masuk Daerah Tertular PMK, Gubernur Jatim Minta Pemda Siapkan Anggaran Khusus

Berita Lainnya

Berita Terbaru

MALANG POSCO MEDIA- MALANG- Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu masuk dalam daftar kota/kab kawasan tertular wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) di Jawa Timur. Malang Raya daerah tertular dari total 21 daerah di Provinsi Jawa Timur. Hal ini diungkapkan dalam Rakor Percepatan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku yang dipimpin Gubernur Provinsi Jatim Khofifah Indar Parawansa, Senin (30/5) di Grand Mercure Kota Malang.


Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim Ir Indyah Aryani MM memyampaikan ada 4 pembagian kawasan penanganan wabah PMK di Provinsi Jatim. Pertama Wilayah Wabah, Wilayah Tertular,dan Wilayah Terduga dan Wilayah Bebas.

“Sementara ini di Jatim daerah yang masuk dalam Wilayah Wabah ada 4 daerah yakni Lamongan, Gresik, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo. Di wilayah ini kasus PMK jumlahnya besar,” tegas Indyah.

Sementara itu daerah yang masuk dalam Wilayah Tertular ada 21 daerah didalamnya termasuk Malang Raya. Wilayah Terduga ada 4 daerah dan Wilayah Bebas atau wilayah yang belum ditemukan kasus ada 9 daerah diantaranya seperti Kabupaten Banyuwangi, Kota Mojokerto, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pamekasan dan lainnya.


Dijelaskannya lagi untuk wilayah Jawa Timur keseluruhan, per 29 Mei 2022 data menunjukan ada 17.934 ekor hewan ternak terjangkit PMK. Saat ini yang kondisinya sakit ada 15 ribu ekor, yang sembuh 2.289 ekor dan yang mati tercatat sebanyak 124 ekor.

Terkait hal ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah-pemerintah daerah di Jatim melakukan tindakan penanganan dengan cepat. Ia pun menginstruksikan beberapa tindakan yang harus segera ditindaklanjuti mengenai kasus PMK.

“Saya minta pemda pemda segera menerbitkan SK Satgas PMK. Ini agar ada tim khusus dari berbagai unsur menangani kasus PMK di daerah masing-masing. Termasuk didalamnya jajaran TNI Polri membantu,” tegasnya.

Instruksi berikutnya, Khofifah meminta seluruh pimpinan daerah segera menyiapkan anggaran dari pos BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk penanganan PMK. Anggaran ini akan digunakan untuk persiapan sarpras, tenaga dan upaya pelaksanaan vaksin kepada hewan-hewan ternak khususnya sapi dan kambing di daerah masing-masing.

“Saya minta bapak ibu walikota dan bupati bisa segera koordinasi untuk menyiapkan kebutuhannya. Insyallah akan ada dosis vaksin yang turun sekitar Bulan Agustus nanti,” pungkas Khofifah. (ica/jon)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img