MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Pemerintah daerah di Jawa Timur diminta awas akan kebutuhan dan stok pangan di daerah masing-masing. Khususnya memantau stok beras untuk ketahanan pangan. Hal ini menjadi penekanan dalam rapat koordinasi Percepatan Penanganan Bencana di Wilayah Jawa Timur dan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023 – 2024, Senin (9/10) malam lalu, di Kantor BPSDM Jatim, Surabaya.
Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang hadir langsung dalam rakor yang dipimpin Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto itu menjelaskan, salah satu poin penting dari arahan gubernur Jatim adalah agar kepala daerah dapat memanfaatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“Kebutuhan masyarakat harus terpenuhi dengan memanfaatkan CBP. Maka kebutuhan pangan masyarakat akan aman. Kami akan segera pelajari ketentuan yang berlaku untuk segera menjalankan instruksi tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.
Tidak itu saja, Pemkot Malang juga akan melakukan lebih banyak kegiatan normalisasi pada sungai-sungai dan saluran air. Agar air-air yang berasal dari sungai bisa mudah mengalir ke lahan-lahan sawah dan pertanian warga dan tidak terganggu akibat sampah atau sedimen di saluran.
Ditambahkan pula, menurut informasi BNBP, ancaman kekeringan masih akan berlangsung hingga Maret 2024 mendatang. Maka dampak nya harus diantisipasi lebih cepat, khususnya dampak musim panen yang menurun produksinya.
Hal ini sudah dirasakan dampaknya. Yakni dari naiknya harga beras di pasar melampaui harga eceran tertinggi (HET) zona I Jawa yakni Rp 10.900 per kilogram.
“Kami akan memanfaatkan Cadangan Beras pemerintah (CBP). Instruksinya dimanfaatkan sebesar 100 ton jika nanti ada yang terdampak,” jelas Wahyu.
Menurutnya pengawasan stok beras dan produksi pertanian akan dijaga dan ditingkatkan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) juga sudah mulai melakukan normalisasi beberapa saluran irigasi di lima area kecamatan Kota Malang. (ica/aim)
