70 Ribu di Kabupaten Malang Belum Dicetak
Kota Malang dan Kota Batu Aman
MALANG POSCO MEDIA- Krisis blangko e-KTP sedang melanda. Di Kabupaten Malang merasakan kondisi ini. Sedangkan di Kota Malang sudah teratasi. Berbeda dengan Kota Batu yang sejauh ini tak ada masalah.
Di Kabupaten Malang, warga yang mengurus pencetakan e-KTP harus menunggu lama. Itu sebagai dampak keterbatasan blangko yang disediakan dari pemerintah pusat.
Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Kabupaten Malang Siti Istova Agustina mengakui kondisi tersebut saat ditemui di kantornya, Rabu (30/8) kemarin.
“Seluruh daerah di Indonesia kondisinya hampir sama. Blangko pengadaannya oleh pemerintah pusat, daerah tidak bisa mengalokasikan sendiri. Peluangnya hanya melakukan hibah blangko dengan anggaran pemkab, tetapi itu masih wacana dan belum bisa terlaksana,” jelas Istova, sapaan akrab Siti Istova Agustina.
Dikatakannya, pada Agustus 2023, Dispendukcapil mendapat jatah 2.000 keping untuk dua pekan. Hal itu belum mampu memenuhi kebutuhan pemohon e-KTP harian di Kabupaten Malang. Sehari pengajuan e-KTP di Kabupaten Malang bisa mencapai 600 sampai 900 pemohon.
Menghadapi situasi keterbatasan blangko, Dispendukcapil tetap memprioritaskan pelayanannya sesuai antrean yang ada. Selebihnya adalah kebutuhan mendesak.
“Kalau sekarang sepertinya hampir tiga sampai empat bulan mungkin belum tercetak (e-KTP) harus menunggu,” ungkapnya.
Sedangkan jumlah total permohonan e-KTP yang sudah masuk lebih dari 70-an ribu yang belum tercetak. Jumlah ini terdiri dari print ready record (PRR) atau data siap dicetak 41 ribu lebih, dan biodata terekam sekitar 29 ribu
Kata Istova, pihaknya telah melakukan upaya pengajuan ke pemerintah pusat untuk jatah lebih banyak. Namun hingga kini blangko yang dialokasikan ke Kabupaten Malang masih relatif sama dengan kabupaten dan kota lain.
“Pendistribusian blangko dari pusat ke kabupaten dan kota hampir disamaratakan. Padahal jumlah penduduk tak sama. Kota Malang misalnya mungkin sekitar 300 keping per hari mendapatkan 2.000 kepingper dua pekan. Sedangkan Kabupaten Malang masih lebih banyak namun jatahnya hampir sama,” urainya.
Di sisi lain, Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga tengah digarap dan disosialisasikan. Termasuk sebagai alternatif administrasi kependudukan yang tidak bergantung pada ketersediaan blangko e-KTP dengan antrean yang panjang.
Istova mengungkapkan sampai saat ini dari target 500 ribu jiwa, di Kabupaten Malang sebanyak 31 ribu orang menggunakan IKD.
“Ke depan, karena sudah mulai pakai IKD, dengan targetan IKD 25 persen dari wajib KTP diharapkan segera berproses IKD. Dibandingkan biodata dan keping saat ini agak menyulitkan, IKD jadi alternatif lebih mudah dibandingkan e-KTP,” kata Istova.
Dispendukcapil Kota Malang sempat mengalami kesulitan ketersediaan blanko e-KTP bulan lalu. Stok sempat kosong sementara permintaan atau permohonan cetak e-KTP terus ada. Meski begitu sejak awal Agustus ketersediaan blanko e-KTP dikatakan sudah aman.
Kadispendukcapil Kota Malang Ir Dahliana Lusi Ratnasari menjelaskan informasi stok blanko e-KTP yang kosong di Kota Malang saat ini tidak lagi terjadi. Karena stoknya sudah aman.
“Kalau bulan lalu memang stoknya menipis. Saat ini sudah normal lagi,” papar Lusi sapaan akrabnya saat dikonfirmasi Malang Posco Medai, kemarin.
Ia menjelaskan di Juli lalu, ketersediaan blanko e-KTP hanya sekitar 10 persen saja dari yang dibutuhkan setiap harinya.
Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan distribusi blanko e-KTP dari pemerintah pusat. Informasinya saat itu pemerintah pusat masih dalam proses lelang dan pencetakan sehingga yang diutamakan hanya untuk KTP pemula saja.
“Tapi mulai Agustus ini sudah normal lagi kok. Dan Kota Malang khususnya, sudah bisa terlayani normal seperti biasa untuk permohonan pencetakan e-KTP,” tegasnya.
Ia menjelaskan kebutuhan blanko e-KTP di Kota Malang rata-rata 300 lembar setiap harinya. Sampai saat ini setiap harinya Dispendukcapil Kota Malang mampu memenuhi kebutuhan itu karena stok blanko e-KTP masih tercukupi.
Sementara itu Dispendukcapil Kota Batu memastikan pengurusan e-KTP tetap berjalan. Kota Batu memiliki sekitar 3.000 stok blangko e-KTP.
“Kami tegaskan masyarakat Kota Batu yang ingin mengajukan permohonan e-KTP tidak perlu panik. Kami masih memiliki sekitar 3.000 blangko e-KTP,” imbau
Kepala Dispendukcapil Kota Batu, Wiwik Nuryati.
Ia menjelaskan selama ini Kota Batu tidak pernah kehabisan blangko e-KTP. Pasalnya Kota Batu mendapat blangko rutin setiap bulannya.
Sehingga pihaknya tidak pernah mengeluarkan suket (surat keterangan). Diketahui suket akan dikeluarkan oleh Dispendukcapil ketika kehabisan blangko e-KTP sebagai KTP sementara.
“Pekan lalu kami baru saja mendapat jatah dari pemerintah pusat sebanyak 2.000 blangko. Sedangkan dari provinsi kami dapat 500 blangko setiap bulannya. Bahkan ketika persedian banyak kami bisa mendapat 4.000 blangko dari pusat,” bebernya.
Wiwik menerangkan rata-rata per hari pihaknya mencetak sekitar 100 e-KTP. Artinya ketika saat ini masih tersisa sekitar 3.000 blangko e-KTP, Dispendukcapil masih memiliki persediaan hingga satu bulan atau 30 hari ke depan.
“Jadi tidak perlu khawatir terkait persediaan blangko e-KTP. Namun ketika nanti kami benar-benar kehabisan blangko e-KTP, akan kami antisipasi dengan IKD atau identitas kependudukan digital,” pungkasnya. (tyo/ica/eri/van)
