MALANG POSCO MEDIA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengapresiasi hadirnya Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas), Kamis (19/12) kemarin. Pasalnya, dengan adanya GPM ini, masyarakat bisa mendapatkan beragam komoditas bahan pokok yang terjangkau.
Terlebih, GPM ini digelar menjelang masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) di mana sejumlah bahan pokok mengalami tren kenaikan harga. Mendag Budi Santoso bahkan terkesan banyak masyarakat yang antusias hadir pada kesempatan tersebut.
“Gerakan Pangan Murah ini untuk menjaga supaya harga pangan jelang Nataru stabil. Kedua, ini menunjukkan pasokan ini ada dan tidak terlambat. Pasokan (bahan pokok) di Malang relatif bagus dan semua normal,” ujar Budi, usai meninjau stand GPM.
Khusus terkait komoditas minyak goreng, Budi memastikan tidak akan ada lagi kesulitan dalam mencari stok minyak goreng yang termasuk dalam Domestic Market Obligation (DMO). Sebab pihaknya telah memiliki Sistem Pantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang mampu memonitoring perkembangan terkait stok bahan pokok secara cepat.
“Di setiap daerah melapor ke kami. Semua ketahuan mana yang tidak ada stok dan mana yang mahal dan seterusnya. Misal di Malang harga lagi mahal, pasti stok berkurang atau jadi lonjakan pembeli sehingga stok tidak ada. Ini kita tindaklanjuti langsung setiap hari, tiap pagi saya mengecek. Jadi ketahuan karena teman-teman daerah mudah dipantau sekarang,” tegas Budi.
Lebih jauh menurut Budi, bukan tidak mungkin untuk skema distribusi minyak goreng kedepan bisa berubah, dari BUMN ke BUMD. Untuk saat ini, sesuai Permendag No.8 Tahun 2024, penyaluran minyak goreng dilakukan dari produsen melalui distributor utamanya BUMN. “Kami evaluasi terus ya. Kalau misal diperlukan, tidak masalah semua kebijakan dievaluasi. Kalau ada kekurangan, semua bisa dievaluasi,” tuturnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menambahkan GPM sudah digelar 56 kali pada tahun 2024 ini. Program tersebut digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan).
Untuk tahun kedepan, Iwan menegaskan pihaknya bakal menjaga ritme pelaksanaan GPM ini dengan baik, bahkan akan berupaya ditingkatkan meski APBD di tahun depan terbatas.
“Kami ingin 2025 bicara APBD sehat, tidak berdasarkan kebutuhan tapi berdasarkan pendapatan. Mudah-mudahan dengan angka kebutuhan riil, tidak menghadapi target yang ketinggian dan terjadi defisit. Kalau turun mungkin iya, tapi kalau saat APBD terkejar atau naik, ini akan ditambahkan. Kalau APBD tidak terkejar, ini akan balance dan tidak defisit,” jelas Iwan.
Khusus kepada Perumda Tunas, Iwan secara khusus memberi apresiasi yang tinggi. Apresiasi juga diberikan terhadap upaya Dispangtan yang menggandeng BI, BUMN dan Perumda Tunas untuk melaksanakan GPM secara mandiri tanpa tergantung pada APBN maupun APBD.
Termasuk dalam hal peran aktif memastikan penyediaan bahan pokok yang murah dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kalau lihat peta pertanian, kami melakukan pasar murah salah satunya kontribusi terbesar selain BI itu adalah dari BUMD Perumda Tunas yang sering menyediakan pangan murah. Itu akan terus kami tingkatkan, melakukan kolaborasi dalam rangka menyediakan pangan murah kepada masyarakat,” pungkasnya. (ian/adv/van)
