MALANG POSCO MEDIA-Pemerintah menyiapkan anggaran jumbo sebesar Rp 20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Langkah ini menjadi bagian dari janji Presiden yang kini mulai direalisasikan oleh Kementerian Keuangan.
“Tadi minta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat dengan BPJS Kesehatan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (22/10).
Meski dana sudah disiapkan, Purbaya menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola di tubuh BPJS Kesehatan agar anggaran tidak bocor. Ia menyoroti masih adanya kebijakan yang dianggap tidak relevan, termasuk aturan yang mengharuskan rumah sakit memiliki 10 persen ventilator.
Menurutnya, kebijakan tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini karena pandemi COVID-19 telah usai. “Akhirnya karena mereka (rumah sakit) sudah beli, setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar. Jadi saya meminta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli dan nggak harus dibeli,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, revisi kebijakan perlu melibatkan para ahli kesehatan agar tetap sesuai dengan kebutuhan layanan medis di lapangan. Selain soal regulasi, Purbaya juga menekankan pentingnya optimalisasi sistem teknologi informasi (IT) di BPJS Kesehatan.
“BPJS Kesehatan punya 200 orang yang bekerja di bidang IT. Itu sudah (seperti) perusahaan komputer sendiri, gede banget. Ya sudah, saya bilang bikin lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka seluruh Indonesia dan pakai AI (akal imitasi),” tambahnya.
Integrasi sistem ini diharapkan mampu mendeteksi masalah pelayanan dan klaim secara cepat dan akurat. “Itu patut diinvestigasi. Yang begitu akan diselesaikan dengan cepat. Jadi, saya harapkan sih enam bulan ke depan itu (IT) sudah bekerja. Mereka bilang bisa. Kalau bisa sih harusnya BPJS kita merupakan IT di sistem rumah sakit yang terbesar dan terbaik di dunia,” ujarnya.
Meski tanpa ancaman sanksi, Purbaya berharap BPJS Kesehatan mampu memenuhi target tersebut. Ia menilai lembaga ini berperan penting dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kecil.
“Saya lihat orang-orang yang nggak mampu bisa melakukan operasi yang mahal, saya sampai kaget dengarnya. Tapi kalau bagus, ya kita jalani, kenapa nggak,” pungkasnya. (ntr/aim)
