MALANG POSCO MEDIA- Pemkot Malang kembali mengusulkan pembiayaan proyek drainase Jalan Soekarno-Hatta (Soehat) ke pemerintah pusat. Skema pengerjaannnya pun sudah disiapkan.
Usulaan itu diajukan lagi setelah sebelumnya tertunda akibat pandemi Covid-19. Juga tidak diajukan ke Pemprov Jatim seperti sebelumnya.
Ini ditegaskan Wali Kota Malang Drs H Sutiaji saat ditanya kelanjutan proyek pengentasan banjir di kawasan Soehat itu. Ia menegaskan telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat.
“Ya mudah-mudahan tahun ini juga (kepastian usulan pembiyaan drainase Soehat). Jika jelas, tahun ini bisa jadi prioritas karena pusat tidak mau ada sisa proyek, jika bisa kejar tayang agar tidak ada sisa di 2024,” tegas Sutiaji kemarin sembari menjelaskan proyek drainse Soehat dipertimbangkan oleh pemerintah pusat.
Sebelumnya, kepada Kementerian PUPR, Pemkot Malang mengajukan proyek pengerjaan drainase Soehat dalam dua skema pengerjaan. Pertama diusulkan pembangunan drainase tepat di tengah kawasan Jalan Soekarno Hatta.
Kedua, pengerjaan drainase dibuat di samping kiri dan kanan kawasan. Wali Kota Sutiaji menjelaskan kemungkinan besar skema pengerjaan di sisi kanan dan kiri jalan yang disetujui.
“Jika iya, anggarannya kurang lebih Rp 200 miliaran. Pengerjaan drainase di samping kanan dan kiri jalan,” papar Sutiaji.
Biaya tersebut tidak hanya untuk pengerjaan utama pembuatan saluran drainase saja. Tapi juga sekaligus penataan kawasan. Seperti penempatan pedestrian dan penataan taman di kanan dan kiri jalan usai drainase selesai dikerjakan agar tertata rapi.
Untuk diketahui sebelumnya proyek pengerjaan drainase Soehat direncanakan menelan biaya kurang lebih Rp 400 miliar hingga Rp 500 miliar.
Karena besarnya biaya, Pemkot Malang mengajukan proyek ini ke Pemprov Jatim di tahun 2019 lalu. Informasi saat itu, Pemprov Jatim menyetujui pembiayaan proyek tersebut. Namun karena pandemi Covid-19, anggarannya dialihkan atau terkena refocusing.
Usai pandemi Covid-19, proyek ini tidak lagi menjadi prioritas Pemprov Jatim. Pemkot Malang pun mengupayakan jalur lain. Yakni langsung mengusulkan ke Kementerian PUPR di awal tahun 2023.
Terkait hal ini, DPRD Kota Malang mengaku belum banyak mengetahui untuk bisa mengawasi. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin mengatakan sudah beberapa kali pihaknya meminta penjelasan Pemkot Malang terkait kejelasan proyek tersebut. Karena sangat berhubungan dengan kondisi kawasan sekitar yang terus menerus dilanda banjir saat musim hujan.
Menurut Fathol merupakan hal baik untuk kelanjutan nasib proyek tersebut. Ia pun tidak mempermasalahkan jika skema pengerjaan drainase berubah, berada di sisi kanan kiri jalan.
Karena skema tersebut sudah menjadi pertimbangan terefektif. Komisi C, lanjutnya mengetahui bahwa jika pengerjaan drainase dilakukan di tengah jalan (mengambil area median jalan) maka akan berdampak pada banyak aspek. Yang bisa merugikan banyak pihak.
“Kalau skema di tengah jalan anggarannya terlalu besar. Lalu durasi waktu lebih panjang pengerjaanya,” tegas Fathol.
Menurut Komisi C, pengerjaan drainase Soehat jika dilakukan dalam durasi waktu yang panjang akan menimbulkan kepadatan lalulintas alias macet. Yang nantinya akan dikeluhkan warga.
Maka dari itu skema pengerjaan berubah. Fathol kembali mengingatkan Pemkot Malang untuk menegaskan kembali pemerintah pusat untuk memastikan proyek bisa dikerjakan kapan dan seperti apa teknis-teknis yang mengikuti di dalamnya. (ica/van)
