MALANG POSCO MEDIA – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih menjadi momok menakutkan dalam dinamika ketenagakerjaan di Malang Raya. Sepanjang Januari hingga Mei 2025, tercatat sedikitnya 421 pekerja terkena PHK di tiga daerah, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Jumlah itu masih bisa bertambah di tengah kelesuan ekonomi saat ini.
Di Kota Malang, sebanyak 60 pekerja mengalami PHK pada triwulan pertama 2025. Meski demikian, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyebut angka tersebut masih relatif rendah dibandingkan daerah lain.
“PHK triwulan pertama ini tercatat sekitar 60 orang. Tapi kalau dibandingkan daerah lain, statusnya masih relatif rendah. Dan yang terlaporkan ke kami, hak-haknya sudah diberikan oleh perusahaan,” ujar Arif, Senin (26/5) kemarin.
Pemerintah Kota Malang saat ini fokus membuka lapangan kerja melalui program Ngalam Idrek, serta mendorong investasi sebagai solusi jangka panjang.
“Wali Kota melalui program Ngalam Idrek terus berusaha membuka lapangan kerja baru. Salah satu cara efektif adalah dengan meningkatkan investasi di Kota Malang,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan, masuknya investasi akan memberikan efek berganda atau multiplier effect, baik dalam mendorong roda ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja.
“Kami mendorong agar perusahaan yang berinvestasi di Malang bisa merekrut tenaga kerja dari Kota Malang. Tapi yang dimaksud bukan hanya warga yang tinggal di Malang, melainkan yang ber-KTP Kota Malang dan tinggal di Kota Malang khususnya,” tegas Arif.
Sementara itu, di Kabupaten Malang, angka PHK tercatat jauh lebih tinggi, yakni mencapai 218 pekerja dalam rentang Januari–April 2025. Kepala Disnaker Kabupaten Malang, Yudhi Hindarto, menjelaskan bahwa sebagian besar berasal dari sektor industri yang mengalami penurunan produksi.
“Ada yang mengadu tidak terima di PHK, dan ada juga yang belum menerima haknya,” ungkap Yudhi.
Disnaker pun merespons cepat setiap pengaduan dengan mediasi bersama perusahaan dan pekerja agar tidak terjadi gejolak.
“Kami juga tidak ingin ada gejolak. Makanya, saat memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak, harus ada solusi terbaik yang dihasilkan dalam pertemuan,” jelasnya.
Menurut Yudhi, penyebab utama PHK di wilayahnya adalah penurunan produksi perusahaan. Untuk mengantisipasi gelombang PHK lanjutan, Disnaker secara rutin mengumpulkan perwakilan perusahaan dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Malang, serta menyarankan efisiensi jam kerja sebagai alternatif.
Ketua SPSI Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo, menambahkan, baru-baru ini terdapat 20 karyawan dari perusahaan peternakan ayam yang terkena PHK. SPSI turut mendampingi proses pertemuan tripartit untuk mencari solusi terbaik.
Menurutnya, tren efisiensi jam kerja kini menjadi langkah alternatif perusahaan agar tidak melakukan PHK. Disinggung sebab PHK dilakukan, Kusmantoro mengatakan karena terjadi penurunan permintaan barang.
“Saat permintaan barang menurun, ya mau tidak mau produksi juga menurun. Jika jam kerja tidak dikurangi, akan boros dibiaya produksi. Makanya efisiensi ini dilakukan, beberapa perusahaan mengurangi hari kerja jadi hanya 3–4 hari dalam seminggu. Ini untuk menekan biaya produksi saat permintaan menurun,” jelasnya.
Di Kota Batu, Dinas Tenaga Kerja mencatat sebanyak 143 pekerja terkena PHK hingga pertengahan 2025. Jumlah terbesar berasal dari PT Wonokoyo, yang mem-PHK 139 karyawan, meskipun kemudian direkrut kembali melalui sistem outsourcing.
Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kota Batu, Suyanto, mengatakan sisanya berasal dari beberapa perusahaan kecil dengan jumlah 1–2 pekerja per perusahaan.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kota Batu terus menunjukkan tren positif. Sekretaris Daerah Kota Batu, Zadim Efisiensi, menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6,19 persen, lebih tinggi dari Jawa Timur (4,95 persen) dan nasional (5,04 persen).
“PDRB per kapita juga meningkat dari Rp 85,41 juta (2022) menjadi Rp 93,21 juta (2023), dan menempati peringkat ke-7 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur,” jelasnya.
Untuk tahun 2025, Pemkot Batu menargetkan investasi sebesar Rp 1 triliun guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja.
Sektor yang diminati investor antara lain pariwisata, kesehatan, konstruksi, dan properti. Pemkot berharap investasi ini membawa manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. (rex/ira/eri/aim)
