MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kabupaten Malang menyatakan dukungannya terhadap wacana penerapan sekolah gratis bagi jenjang pendidikan SD dan SMP swasta.
Namun, dukungan itu diberikan dengan satu catatan yakni seluruh kebutuhan operasional sekolah harus sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Ini dikatakan Ketua MKKS SMP Swasta Kabupaten Malang, Manan Supriadi.
Dia menegaskan bahwa konsep sekolah gratis merupakan langkah yang baik untuk pemerataan akses pendidikan. Pria ini mengingatkan bahwa sekolah swasta memiliki karakteristik yang berbeda dengan sekolah negeri.
“Selama ini, sekolah swasta terbiasa mengajak masyarakat untuk bergotong-royong dalam pembiayaan pendidikan. Jika ingin diterapkan gratis, maka negara harus hadir penuh,” terangnya.
“Tidak bisa hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang saat ini masih Rp 1,2 juta per siswa per tahun. Itu sangat tidak mencukupi,” tegasnya, Selasa (3/6).
Ia menjelaskan, satu tantangan terbesar adalah soal pembiayaan gaji guru.
Jika di sekolah negeri guru digaji oleh pemerintah, maka di sekolah swasta hampir seluruh gaji guru ditanggung yayasan pengelola. “Lalu operasionalnya bagaimana? Ini harus jadi perhatian utama,” ujarnya.
Data MKKS mencatat, terdapat 263 SMP swasta di Kabupaten Malang dengan jumlah siswa 40.000 orang yang tersebar di 33 kecamatan. Dia menegaskan keberadaan sekolah swasta sejatinya membantu pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan, terutama di wilayah yang tidak terjangkau sekolah negeri.
“Pada prinsipnya, kami mendukung kebijakan tersebut. Asalkan jelas mekanismenya dan semua kebutuhan lembaga dipenuhi. Jangan sampai kebijakan ini justru mematikan peran sekolah swasta yang selama ini membantu negara,” pungkasnya. (marudi)
