MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU– Pemkot Batu menerima kunjungan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI beserta seluruh jajaran Asisten Deputi dalam rangka peninjauan layanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Among Warga, Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Kamis (25/9) kemarin.
Wali Kota Batu, Nurochman menyampaikan komitmen Pemkot Batu untuk terus memperbaiki kualitas layanan publik. Ia juga mengatakan bahwa selain memperkuat integrasi layanan perizinan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan DPMPTSP, Pemkot Batu juga siap mendukung hadirnya layanan imigrasi dan pengadilan agama di MPP.
“Kami butuh tempat yang lebih nyaman bagi masyarakat, misalnya area untuk minum teh dan kopi sambil menunggu antrean. Terkait kebutuhan layanan imigrasi maupun pengadilan agama, Pemkot akan mensupport agar bisa segera hadir di MPP Among Warga. Hal ini merupakan bagian dari sinergi, kolaborasi, dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar Nurochman kepada Malang Posco Media.
Cak Nur, sapaan akrabnya juga menyampaikan bahwa MPP Among Warga juga dikembangkan tidak hanya sebagai pusat layanan, tetapi juga sebagai ruang interaksi masyarakat. Di antaranya dengan penyediaan kanal aspirasi, wadah aduan, hingga kegiatan partisipatif seperti lomba anak-anak maupun inovasi layanan berbasis elektronik, seperti akta cerai elektronik dan sidang keliling.
Dalam keterangannya usai peninjauan, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Dr. Otok Kuswandaru, menyampaikan apresiasi atas tata kelola pelayanan publik di Kota Batu yang dinilai semakin baik dan responsif. Menurutnya, MPP Among Warga telah menghadirkan pelayanan yang tidak hanya fokus pada fasilitas dan sarana prasarana, tetapi juga membuka ruang aspirasi masyarakat.
“Tentu yang membahagiakan kita semua adalah bagaimana tata kelola pelayanan publik terus ditingkatkan, baik fasilitas, hospitality petugas, maupun sarana prasarana. Yang luar biasa di sini adalah adanya ruang aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan jenis pelayanan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Deputi Otok menegaskan pentingnya menambah jenis pelayanan yang tersedia di MPP, termasuk mendorong kolaborasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. “Salah satu layanan untuk ditambahkan adalah layanan keimigrasian, nantinya layanan itu akan mendapatkan dukungan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI,” imbuhnya.
Terakhir, Deputi Otok menekankan bahwa kunci utama pelayanan publik bukanlah luas ruangan, melainkan alur pelayanan yang lancar, ramah, cepat, dan efisien. Deputi menegaskan bahwa seluruh jenis pelayanan publik idealnya terintegrasi di MPP.
“MPP Among Warga ini termasuk salah satu yang terbaik. Yang penting, keinginan kita semua adalah setiap layanan daerah ada di MPP. Jika ada layanan yang belum tersedia, maka datanya direkap, dilaporkan, dan dievaluasi agar segera terakomodasi,” pungkasnya. (eri/udi)
