MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bumiaji Tahun 2023 digelar di Pendopo Kantor Kecamatan Bumiaji, Jumat (4/3) kemarin. Hasilnya ada 65 usulan Musrenbang untuk pembangunan di tahun 2023.
Camat Bumiaji, Bambang Hari Suliyan menyampaikan ada 65 usulan Musrenbang untuk pembangunan di tahun 2023. Diantaranya 62 usulan prioritas usulan desa dan 2 usulan prioritas kecamatan.
“Karena kecamatan Bumiaji merupakan wilayah pertanian, kami prioritaskan di sektor pertanian seperti revitalisasi lahan pertanian apel beserta pupuk berbagai tanaman. Mengingat sektor pertanian menjadi penopang masyarakat Bumiaji,” ujar Bambang kepada Malang Posco Media.
Selain sektor pertanian, juga diusulkan pemerataan sektor pendidikan dengan pembangunan SD Negeri di Desa Sumberbrantas. Pasalnya Kecamatan Bumiaji memiliki wilayah yang luas.
“Untuk pembangunan SD juga jadi prioritas usulan agar akses pemerataan pendidikan dirasakan oleh warga Bumiaji. Apalagi ini juga masuk dalam RPJMD Kota Batu,” bebernya.
Lebih lanjut, Heli Suyanto, Wakil Ketua 2 DPRD juga sejalan dengan hal itu, dirinya mengungkapkan, 80 persen penduduk Bumiaji adalah petani. Sehingga banyak tanggungan pemulihan ekonomi terutama pada revitalisasi apel dan komoditi.
Bahkan menurutnya, di Desa Sumberbrantas merupakan wilayah komoditi kentang yang baik. Namun jarang petani yang menanam kentang karena terkendala dengan harga.
“Juga harus dilakukan pemerataan pendidikan. Masih ada desa yang belum mendapat akses pendidikan dengan maksimal, saya berharap bisa segera didirikan sekolah secara merata,” imbuhnya.
Pada Musrembang itu, Walikota Batu, Dra. Dewanti Rumpoko M.Si juga berpesan bahwa tahun ini dan tahun depan harus melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang ada di Musrenbang.
Lantaran diakhir masa periodenya, Ia ingin Kota Batu menjadi daerah yang memiliki progres dengan sistem kepemimpinan yang cepat. Agar semua rencana pembangunan tetap bisa dilakukan.
“Untuk mengantiaipasi kesinambungan pembangunan, kami sudah merencanakan pembangunan sampai 3 tahun kedepan. Jadi kita pada pembangunan di tahun 2023 sampai 2026. Di akhir periode jabatan ini, saya titip ke seluruh kepala dinas untuk bisa merealisasikan rencana pembangunan ini semua, dan seluruh penanggung jawab harus dikawal. Yang terpenting harus saling koordinasi dan komunikasi,” pesan Dewanti.
Sehingga nantinya PJ Walikota tidak boleh membuat program sendiri tanpa arahan dari RPD yang telah dibuat. Hal itu untuk mengantisipasi jika pembangunan pada tahun 2023 tidak bisa terealisasikan bisa tetap direalisasikan pada 2024 bahkan sampai 2026. (ran/eri)
