Malang Posco Media- Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Klojen mendapat porsi besar untuk pembangunan kedepan. Hal itu dapat terlihat saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 Kecamatan Klojen, Rabu (9/2).
Tercatat ada sebanyak 1.044 usulan untuk program fisik dan 470 usulan untuk program non fisik. Melalui musrenbang itu, dilakukan verifikasi dan validasi setiap usulan yang akan ditentukan sesuai dengan skala prioritasnya.
Camat Klojen Heri Sunarko berharap hasil dari musrenbang itu nantinya tetap mengacu pada tiga komitmen Wali Kota Malang. Yakni peningkatan kesehatan, lalu kedua pertumbuhan ekonomi dan ketiga perbaikan atau peningkatan infrastruktur.
“Saya berharap di tahun 2023 kedepan bahwa usulan ini bisa menjadikan tiga komitmen pak wali ini bisa jalan di Kecamatan Klojen. Hanya saja di Kecamatan Kojen saya berusaha dengan teman-teman lurah, tidak terlalu cenderung berkutat di APBD. Kami juga berusaha mencari yang dari non APBD. Itu yang nanti kita mainkan dalam namanya TSP (Tanggungjawab Sosial Perusahaan) penggantinya CSR,” ungkap Heri.
Dalam kesempatan itu, hadir anggota DPRD Kota Malang dapil Klojen, yakni Arif Wahyudi dari Komisi B dan Iwan Mahendra dari Komisi A. Selain itu juga hadir secara virtual Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji yang juga memberikan arahan dan sambutan.
Sutiaji menyampaikan terimakasih atas kontribusi yang luar biasa dari warga Kecamatan Klojen dalam partisipasi pembangunan. Terlebih di Klojen tetap mempertahankan ketangguhan pemahaman dan identitas atau jati diri masyarakatnya yang gotong royong.
“Walaupun Klojen wilayah urban, namun jati diri kegotongroyongan masih kuat. Hal itu terbukti dengan berbagai kebijakan yang ada, respons masyarakatnya luar biasa dalam mendukung,” ujar Sutiaji diawal sambutannya.
Lebih jauh, lanjut Sutiaji, proses musrenbang yang berjalan seperti di Kecamatan Klojen itu sangat penting untuk mendukung arah kebijakan pembangunan di Kota Malang.
“Musrenbang perlu dilakukan karena segala keputusan itu ada ‘top down’ dan ‘bottom up’. Top down menyampaikan arahan kebijakan kebijakan yang telah didokumentasikan lima tahunan. Tahun ini kita harus merancang bangun apa sih yang harus dilakukan untuk tahun 2023. Maka saat ini RKPD nya kita susun bersama-sama. Dari Musrembang tingkat kelurahan hingga kota,” sebutnya. (ian/jon)
