MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pasalnya, laporan masyarakat terkait modus ini semakin marak belakangan.
Kepala OJK Malang Farid Faletehan membenarkan adanya modus baru penipuan dengan mengaku sebagai petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Ada modus baru penipuan mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) ini sedang marak terjadi,” tegas Farid saat dikonfirmasi Malang Posco Media, Senin (23/6) kemarin.
Farid menjelaskan, pelaku biasanya menghubungi calon korban melalui WhatsApp, pesan SMS, atau telepon. Mereka berpura-pura sebagai petugas Disdukcapil yang menawarkan bantuan aktivasi IKD.
Setelah mendapatkan kepercayaan korban, pelaku kemudian meminta data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), foto KTP-el, hingga kode OTP, dengan dalih verifikasi data.
“Sehingga data korban bisa disalahgunakan untuk transaksi keuangan ilegal. Arahnya seperti itu,” papar Farid.
Ia menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dapat dilakukan di kantor resmi Disdukcapil di masing-masing daerah. Karena itu, OJK Malang mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal.
Data rahasia yang dimaksud antara lain PIN, CVV, nama ibu kandung, kata sandi aplikasi keuangan, dan detail rekening pribadi.
“Jika menerima pesan atau dikontak nomor yang tidak resmi, diabaikan saja. Atau jika ragu, langsung menghubungi dinas terkait secara resmi. Bisa juga melapor ke OJK untuk ditindaklanjuti,” pungkas Farid.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Dahliana Lusi, turut menegaskan bahwa layanan kependudukan yang dikelola instansinya hanya tersedia secara resmi. Dispendukcapil Kota Malang, lanjutnya, membuka layanan resmi tidak hanya di kantor dinas, tetapi juga di Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka serta sejumlah kantor kelurahan.
“Kami juga mengimbau warga datang langsung atau menghubungi langsung perangkat-perangkat di kelurahan sampai kecamatan. Untuk menghindari adanya upaya-upaya penipuan,” pungkas Lusi, sapaannya. (ica/aim)
