Terkait Money Politics Pakai Uang Digital
MALANG POSCO MEDIA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang siap bersinergi dengan Bawaslu menindak money politics bermodus baru menggunakan uang digital.
Kepala OJK Malang Biger A. Maghribi mengungkapkan pihaknya siap bersinergi secara pasif dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika memang terjadi hal tersebut.
“Perlu kami tegaskan bahwa untuk pengawasan pemilu adalah hak penuh dari Bawaslu. Di sini kami OJK adalah badan Pengawas Keuangan. Tentu jika memang ada indikasi terkait dengan hal-hal yang tersebut Bawaslu tentu bisa melaporkan kepada kami,” terangnya.
Dilanjutnya, OJK berperan jika memang diperlukan oleh Bawaslu. Jika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan keuangan dan dirasa memang perlu maka OJK terbuka dengan hal tersebut.
“Sama dengan lainnya, misal memang ditemukan tentang tindak pidana keuangan bisa menghubungi OJK. Biasanya tentang pembukuan rekening atau pencarian informasi seseorang tentang tabungan atau kekayaannya dimana saja, itu OJK bisa membantu tentu dengan persyaratan yang cukup rigid, sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku,” jelasnya.
Tugas OJK adalah memberikan pengawasan terkait dengan industri jasa keuangan. Sementara jika memang dirasa ada praktik money politics dalam bentuk e-money dan sebagainya OJK tidak ada wewenang dan tidak bisa membuktikannya.
“Jadi OJK kewenangannya di sana, yakni pada pembukuan rekening apalabila memang diminta oleh pihak terkait, kalau dalam hal ini ya Bawaslu. Tentu dengan dokumen dan pembuktian yang kuat. Disana OJK bisa bertindak dalam pemblokiran rekening yang bersangkutan,” imbuhnya.
Biger kembali menegaskan bahwa OJK siap untuk memproses apabila memang ada laporan yang diberikan langsung oleh Bawaslu. Itupun tidak serta merta bisa langsung diproses, tetap melalui berbagai regulasi yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan.(adm/van)
