MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Kota Malang optimis masuk dalam jajaran peringkat 30 teratas dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Jawa Timur Tahun 2023. Kota Malang, Rabu (11/10) kemarin mendapat kesempatan memaparkan inovasi terbaiknya.
Melalui Zoom Meeting di Ngalam Comman Center (NCC), Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat didampingi Sekda Kota Malang Erik S Santoso dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dwi Rahayu diberi kesempatan memaparkan inovasi Kota Malang dalam presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kovablik Jatim 2023 diadakan oleh Biro Organisasi Jawa Timur. Inovasi yang dipresentasikan Kota Malang adalah Inovasi Laskar Perencana.
“Laskar perencana dibentuk pada 2019 mulai dilaksanakan di 2020. Ini merupakan terobosan pendekatan baru melalui penggalian informasi mekanisme bottom up. Sehingga masing-masing kecamatan dan keluragan mempunyai pendamping Musrebang. Dan jadi kepanjangan tangan dari Bappeda sebagai fasilitator,” tegas Wahyu.
Sebelum ada Laskar Perencana, lanjut Wahyu, di 2018 untuk RKPD 2019 usulan Musrenbang sebanyak 7.148 usulan terakomodir sebanyak 953 atau sebesar 13,26 persen saja. Namun sejak ada Laskar Perencana, jumlah usulan diakomodir lebih banyak dan meningkat.
Di 2020 usulan fisik yang bisa terakomodir sebanyak 52 persen sementara non fisik 48 persen. Di 2021 usulan fisik terakomodir sebesar 51 persen dan non fisik 49 persen. Di 2022 usulan fisik diakomodir sebanyak 45,58 persen dan non fisik sebanyak 54,42 persen. Di 2023 usulan fisik bisa diakomodir sebanyak 42,93 persen dan non fisik sebesar 57,07 persen.
“Ini menggambarkan adanya perencanaan bisa menyeimbangkan usulan fisik dan non fisik yang bisa terkomodir dari tahun ke tahun,” tegas Wahyu.
Terkait hal ini, Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu juga menambahkan Laskar Perencana menunjukan efektivitas kinerja yang baik. Ditunjukan dengan usulan yang masuk dari masyarakat semakin banyak yang selaras dengan prioritas pembangunan.
Sehingga, lanjut Dwi, jumlah usulan yang diakomodir dari tahun ke tahun meningkat. Bahkan katanya, bisa mencapai 52 persen lebih untuk RKPD tahun 2024.
“Langkah inovatif ini efisien karena juga low cost. Dengan impact atau dampak yang jauh lebih besar sehingga keberlanjutan Laskar Perencana sangat dibutuhkan. Sebelum ada ini, banyak usulamn tidak selaras kurang berimbang kurang inklusif. Usulan hanya berdasarkan keinginan bukan kebutuhan,” tegas Dwi. (ica/aim)
