Setuju Audit Oleh Pihak Independen
MALANG POSCO MEDIA – Paguyuban pedagang membantah pernyataan yang menyebut sebagian pedagang tak ditarik retribusi karena kondisi pasar sudah memprihatinkan. Ketua Paguyuban Pedagang Pasar se Kota Malang (P3KM) Mus Mulyadi menegaskan, walaupun kondisi pasar saat ini banyak yang memprihatinkan, para pedagang tetap tertib membayarkan retribusi.
“Tidak benar kalau disampaikan tidak bayar. Saya pastikan semua pasti membayar retribusi setiap hari, apalagi di Pasar Besar. Jangankan hanya retribusi, walaupun kondisinya memprihatinkan, pedagang itu lho malah membenahi sendiri kalau ada bocor, rusak-rusaknya,” tegas Mus Mulyadi, Kamis (11/9) kemarin.
Mus yang juga pedagang di Pasar Tawangmangu ini yakin karena dirinya selalu rutin ke pasar-pasar. Tidak hanya itu, ia selalu berkomunikasi dengan paguyuban pedagang di seluruh pasar untuk mengetahui berbagai informasi. Termasuk soal retribusi tersebut.
Mus Mulyadi bahkan sepakat, setoran retribusi pasar ini harus diaudit secara transparan. Karena ia yakin hasil retribusi dari pasar jauh lebih besar dari yang ada saat ini.
Sebagai informasi, sebelumnya DPRD Kota Malang menilai potensi retribusi dari pasar bisa menyentuh angka Rp 16 miliar. Dengan asumsi jumlah pedagang sekitar 11 ribu dan nilai retribusi sebesar Rp 5 ribu per harinya. Namun kenyataannya, retribusi tahun ini hanya ditarget Rp 8 miliar atau separuh dari potensinya. Mus Mulyadi yakin, retribusi yang dibayarkan pedagang jauh dari nominal tersebut.
“Contohnya seperti pedagang yang golongan sayur-sayur dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter, paling minimal ditarik Rp 5.000 setiap hari. Anggap saja nominalnya sama Rp 5.000 semua, dengan jumlah pedagang itu sebenarnya sekitar 13 ribu sampai 15 ribu, itu sudah Rp 20 miliar lebih lho,” sebut dia mencontohkan.
Tidak hanya itu, Mus Mulyadi menyebut, pada praktiknya, banyak pedagang bahkan ditarik retribusi dengan melebihi nominal yang seharusnya. Sehingga ia juga mengamini dugaan adanya kebocoran yang dilakukan oleh oknum tertentu.
“Seperti di Pasar Besar, itu ada yang ditarik sampai 15 ribu, Rp 20 ribu. Itu bisa dicek, cari sendiri di sana. Nah praktik yang seperti ini memang terjadi. Yang seperti ini, Pemkot Malang tidak tahu, karena tidak pernah turun ke lapangan,” beber dia.
Ia pun menilai, ada salah kelola dari sektor retribusi pasar tersebut. Dia cukup yakin ada indikasi atau dugaan penyalahgunaan retribusi oleh oknum tertentu.
Hal itu tentu sangat disayangkan. Sebab, apabila retribusi itu dikelola secara benar dan transparan, ia yakin hasil retribusi itu bisa dimanfaatkan untuk perbaikan sarana dan prasarana yang ada di pasar-pasar.
“Maka kami sangat mendukung kalau akan ada audit. Tapi jangan hanya dilakukan oleh Diskopindag atau Pemkot Malang saja, tapi juga harus ada dari lainnya atau independen,” tegas dia.
Sebelumnya, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, rendahnya retribusi yang jauh dari potensi sebenarnya, salah satunya dikarenakan adanya pedagang tidak membayar atau tidak ditarik retribusi. Itu disebabkan karena mengingat kondisi pasar yang kurang layak.
“Mereka (pedagang) dari Pasar Besar tidak semua membayar, karena kondisi seperti itu, membuat mereka tidak mau bayar. Nanti ada datanya. Jadi belum terpenuhinya potensi itu karena sebagian orang tidak bayar. Karena memang kasihan juga kondisi seperti itu, masa kami tarik. Jadi yang di tarik itu yang kondisinya yang masih layak dan baik,” jelas Wahyu, Selasa (9/9) lalu. (ian/van)
