MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU– Paripurna penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batu Tahun Anggaran 2026 dibahas di Gedung DPRD, Kamis (31/7) kemarin. Dalam sambutannya Wali Kota Batu, Nurochman menekankan pentingnya kesinambungan antara perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional dalam penyusunan KUA PPAS Kota Batu Tahun Anggaran 2026.
“Penyusunan KUA dan PPAS ini merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama. Ini adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan semua pemangku kepentingan secara partisipatif dan akuntabel,” ujar Nurochman saat menyampaikan pidatonya di hadapan anggota dewan.
Dokumen KUA-PPAS 2026 ini disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kota, serta menyerap aspirasi DPRD melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Menurut Cak Nur, masukan dari DPRD yang menitikberatkan pada layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, perbaikan infrastruktur, hingga isu sosial budaya menjadi bagian penting dalam merumuskan arah kebijakan tahun mendatang.
“Tentunya rancangan KUA dan PPAS ini juga selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, sekaligus menjadi fondasi awal bagi penyusunan RPJMD 2025-2029,” bebernya.
Tema pembangunan Kota Batu tahun 2026 diusung dengan tajuk “Peningkatan Produktivitas, Iklim Investasi, dan Tata Kelola Pelayanan Prima yang Berkarakter Jati Diri Daerah Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.” Tema ini diturunkan ke dalam sembilan isu strategis daerah. Seperti optimalisasi SDM, pengentasan pengangguran, inklusi sosial, transformasi digital, hingga peningkatan kapasitas fiskal daerah yang selama ini masih bergantung pada transfer dari pusat. “Untuk menjawab tantangan-tantangan strategis ini, kami telah merumuskan sembilan program prioritas pembangunan yang kami beri nama Nawa Bhakti,” terangnya.
Program tersebut mencakup pengembangan SDM berkarakter, penguatan UMKM dan sektor ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, hingga tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Selain itu, Pemkot Batu juga menekankan peran penting pemerintah desa dan kelurahan dalam proses pembangunan yang inklusif.
Dari sisi proyeksi ekonomi makro daerah tahun 2026, Pemkot Batu memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,93 persen hingga 5,52 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 2,54 persen, tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 3,21 persen, peningkatan IPM hingga 81,05 poin, serta gini ratio stabil di kisaran 0,314-0,339.
Sementara dari aspek fiskal, proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 1,087 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp 1,162 triliun, dengan pembiayaan daerah sebesar Rp 75 miliar guna menutup defisit anggaran. (eri/udi)
