MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU- Wali Kota Batu, Nurochman menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Jumat (11/7) kemarin.
Sebelumnya fraksi-fraksi di DPRD Kota Baru menyoroti berbagai isu penting mulai dari realisasi PAD, kemandirian fiskal hingga pengelolaan sampah. Menanggapi hal tersebut, Cak Nur mengucapkan terima kasih atas masukan dari fraksi-fraksi dan menegaskan bahwa jawaban ini merupakan langkah awal dari pembahasan yang lebih mendalam yang akan dilanjutkan di tingkat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Saran dan pertimbangan dari fraksi-fraksi DPRD adalah bagian dari penyempurnaan Raperda. Tujuannya adalah agar APBD dapat lebih responsif terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Cak Nur dalam paripurna.
Diungkapnya bahwa pandangan mayoritas fraksi menyoroti tingginya ketergantungan fiskal Kota Batu terhadap transfer pusat, mencapai 70,4 persen. Menanggapi hal ini, Pemkot Batu menjelaskan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk intensifikasi pajak dengan alat rekam transaksi (tapping box), optimalisasi kerjasama dengan DJP dan PLN, serta pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah.
“Kami sedang merancang target PAD yang lebih terstruktur per-SKPD, dengan data yang valid sebagai dasarnya. Kami sampaikan untuk realisasi PAD per 8 Juli 2025 mencapai Rp143,46 miliar atau 44,48 persen dari target tahun ini, naik dari Rp 114,94 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain itu fraksi-fraksi juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran. Eksekutif menjawab dengan menekankan bahwa APBD Perubahan didesain berdasarkan kinerja dan kebutuhan riil masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Diantaranya untuk beberapa program prioritas antara lain rehabilitasi SD, penambahan alat kesehatan dan tenaga kesehatan, bantuan modal untuk UMKM, serta insentif untuk guru non-ASN dan tenaga keagamaan. Bagi kami belanja tidak hanya untuk mencapai serapan yang tinggi, tetapi juga harus memberikan dampak langsung,” tegasnya.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 6,4 miliar telah dialokasikan sebagian ke dinas teknis seperti Dinas Pendidikan dan PUPR, dengan proyeksi yang mencukupi hingga akhir tahun.
Terkait dengan Fraksi PKS menyoroti keterlambatan pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tlekung dan pengalihan anggaran untuk pedestrian Abdul Gani. Pemkot menjelaskan bahwa keterlambatan tender menyebabkan proyek IPLT belum dimulai dan akan dialihkan ke tahun 2026 untuk efisiensi pelaksanaan.
“Namun ada beberapa program untuk penanganan sampah mulai terlaksana seperti dari Dinas Lingkungan Hidup Batu mencatat bahwa sudah dibangun TPS3R di 20 dari 24 desa/kelurahan. Meskipun masih ada 3 lokasi yang belum memiliki fasilitas tersebut dan 3 lainnya belum beroperasi,” terangnya.
Menurutnya tantangan utamanya terletak pada komitmen Pemdes dan partisipasi masyarakat untuk turut mensukseskan program yang telah terencana berdasarkan isu dan permasalahan yang ada di Kota wisata Batu. (eri/udi)
