MALANG POSCO MEDIA – Pasca deklarasi Capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), situasi politik mulai panas. Gerilya elit politik makin intens. PDI Perjuangan pun merapatkan barisan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumpulkan para ketua umum partai pengusung bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9) kemarin.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan agenda pertemuan itu sudah dirancang sejak pekan lalu. “Agenda pertemuan ini rapat konsolidasi partai politik yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Para ketua umum sibuk dengan kegiatan masing-masing ke daerah, jadi hari ini waktu yang cocok,” kata Hasto.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh ketua umum partai pengusung bakal capres Ganjar, yakni Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO. Megawati tiba di lokasi pertemuan sekitar pukul 13.45 WIB, dengan didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo atau Nanan.
Hasto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyambut kedatangan Megawati dan Nanan. Selanjutnya, rombongan PPP yang dipimpin Ketua Umum Mardiono dan Sekjen Arwani Thomafi tiba di lokasi pertemuan dengan disambut Hasto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah.
Mardiono dan Arwani berjalan kaki dari Kantor PPP yang letaknya bersebelahan dengan Kantor DPP PDI Perjuangan. Kemudian, hadir OSO yang didampingi Sekjen Partai Hanura Kodrat Shah dan disambut pula oleh Hasto dan Said. Terakhir, Hary Tanoesoedibjo tiba di Kantor DPP PDI Perjuangan.
Selain para ketua umum dan sekjen partai, rapat tersebut juga dihadiri jajaran pengurus pusat setiap parpol. Puan Maharani, selaku ketua DPP PDI Perjuangan, dijadwalkan turut hadir pada rapat itu. Sebelumnya, Minggu (3/9), Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan partai politik pengusung dan pendukung Ganjar akan bertemu di Kantor DPP PDI Perjuangan untuk membahas kriteria bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar.
“Namanya politik, tidak mungkin tidak disinggung dalam rapat (terkait cawapres). Bisa saja melihat kriteria (cawapres),” kata Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi.
Meskipun membahas kriteria bakal cawapres, lanjutnya, rapat tersebut belum tentu akan mengambil keputusan siapa yang akan mendampingi Ganjar untuk Pilpres 2024. Awiek menilai pertemuan tersebut penting karena semakin membuat konkret langkah pemenangan Ganjar di Pilpres 2024.
Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Sementara di Kota Malang, jika Nasdem dan PKB Kota Malang sudah siap merapatkan barisan, pasca Deklarasi Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), PKS Kota Malang masih menunggu instruksi DPP PKS di tingkat pusat. Hal ini membuat pengurus inti DPD PKS Kota Malang masih belum melakukan pertemuan atau komunikasi formal dengan Nasdem dan PKB tingkat Kota Malang.
Ini diakui Ketua DPD PKS Kota Malang Ernanti Djoko Purnomo saat dikonfirmasi Malang Posco Media, Senin (4/9). Djoko mengakui belum melakukan komunikasi atau pertemuan secara formal pasca deklarasi Anies-Muhaimin di tingkat pusat.
“Setelah PKB bergabung di Koalisi Perubahan, kami baru komunikasi non formal saja dengan Ketua PKB Kota Malang,” tegas Djoko.
Hal ini menunjukkan belum adanya pertemuan resmi dengan PKB Kota Malang untuk melakukan konsolidasi. Alasannya, lanjut Djoko, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari PKS Pusat. Djoko menjelaskan saat ini Majelis Syuro PKS masih menggodok juknis tersebut. Juknis ini yang nantinya akan dijadikan dasar tindaklanjut PKS Kota Malang terkait koalisi di tingkat kota.
“Untuk koordinasi secara resmi tentu PKS Kota Malang masih menunggu juknis pemenangan selanjutnya hasil keputusan Majelis Syuro,” tegas Djoko.
Saat ini DPD PKS Kota Malang beserta seluruh kader yang ada masih berpegang teguh pada instruksi atau pernyataan resmi DPP PKS pasa Deklarasi Anies-Muhaimin pekan lalu. Yakni salah satunya menghormati keputusan Partai Nasdem dan PKB yang telah mendeklarasikan pasangan Anies-Muhaimin sebagai Bacalon Presiden dan Bacalon Wapres RI pada Pilpres 2024 mendatang.
Kemudian dikatakan pula, sesuai dengan Pasal 16 Anggaran Dasar PKS ayat 2, menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai terkait pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan kebijakan Majelis Syuro. Yang didapuk menjadi majelis permusyawaratan tertinggi partai.
“Sebelumnya, pada Musyawarah Majelis Syuro ke VIII, ditetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai Bacapres yang diusung PKS,” jelas Djoko, sesuai pernyataan resmi DPP PKS belum lama ini.
Terkait dengan keluarnya Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Serta dicabutnya dukungan Demokrat untuk pencalonan Anies Baswedan, PKS memahami dan menghormati keputusan Partai Demokrat tersebut.
Begitu pula di daerah, PKS Kota Malang menghormati keputusan tersebut. Meski begitu, sesuai pernyataan Presiden PKS H Ahmad Syaikhu, PKS tetap berharap Partai Demokrat tetap berada dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan dan tetap mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres RI.
“PKS tetap seratus persen sesuai keputusan awal, mendukung Anies Baswedan sejak awal. Soal wakil kesepakatan awal kita serahkan ke Bapak Anies,” lanjut Djoko.
Apalagi menurutnya, koalisi PKS dan PKB di Kota Malang juga bukan menjadi hal baru. Dimana saat itu, sebenarnya telah mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Meskipun calon pemimpin yang diusung gagal memenangkan pilkada.
Untuk itu, dirinya pun berharap bahwa keputusan dari tataran DPP tersebut bisa turut membawa efek positif bagi PKS di daerah. Terutama dalam meraih simpati masyarakat dalam mendulang suara pada kontestasi politik tahun 2024.
“Untuk itu selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan di daerah kita tunggu juknisnya. Termasuk membangun komunikasi dengan partai lainnya,” pungkas Djoko. (ntr/nug/ica/lim)
