MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Kesuksesan tiap program pembangunan sangat bergantung perencanaan yang dilakukan sebelumnya. Di Kota Malang perencanaan pembangunan melibatkan semua unsur lapisan masyarakat.
Bahkan bagi kalangan masyarakat rentan dan kalangan yang membutuhkan perhatian lebih, kini juga telah terfasilitasi dengan baik dengan adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tematik.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu mengatakan Musrenbang Tematik yang mulai bergulir beberapa tahun ini telah berjalan sangat memuaskan. Sebab dari tahun ke tahun, ia menyebut partisipasi masyarakat makin tinggi dan makin merasakan betapa pentingnya Musrenbang Tematik.
“Artinya Pemda itu mengakomodir keinginan sesuai dengan tema. Kalau Musrenbang umum, tidak bisa nampak jelas mana keinginan anak, keinginan lansia, pemuda terutama disabilitas. Dengan adanya Musrenbang Tematik, sudah ada bagiannya masing masing,” jelas Dwi kepada Malang Posco Media.
Seperti diketahui, saat ini ada sebanyak 5+1 jenis Musrenbang Tematik. Yakni Musrenbang Tematik lansia, anak, pemuda, disabilitas dan perempuan. Ditambah satu lagi yakni Musrenbang Tematik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP/CSR).
Dikatakan Dwi, tren kenaikan juga tidak hanya partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan saja. Namun pada usulan yang diakomodir oleh pemerintah daerah juga banyak mengalami peningkatan atau banyak usulan yang terakomodir.
Misalnya pada tematik anak, pada tahun 2021 pemerintah telah mengakomodir 34 usulan dari total 53 usulan yang masuk. Pada tahun 2023 meningkat, yakni diakomodir 18 usulan dari 18 usulan masuk. Begitu juga tematik disabilitas, yakni pada 2021 terakomodir 26 usulan dari 47 usulan masuk dan pada 2023; 25 usulan terakomodir dari 46 usulan masuk.
Sementara pada tematik perempuan pada 2021 ada sebanyak 26 usulan terakomodir dari total 49 usulan masuk. Pada 2023 naik, sebanyak 46 usulan diakomodir dari 66 usulan masuk. Sedangkan tematik lansia, pada 2021 diakomodir sebanyak 23 usulan dari 49 usulan masuk, dan naik pada 2023 menjadi 47 usulan terakomodir dari total 90 usulan masuk.
“Kami tidak ingin dalam Musrenbang Tematik itu hanya usulan saja yang banyak, ternyata yang diakomodir hanya sekian persen misalnya. Bagaimana caranya kita bisa memperbanyak yang diakomodir antara lain apa yang mereka butuhkan itu kita masukkan dalam kamus usulan,” tegas Dwi.
“Sehingga perangkat daerah pengampu bisa mengakomodir itu. Nampaknya ini cukup lumayan ada hasilnya. Saat ini makin banyak yang diakomodir di Musrenbang tematik itu,” sambungnya.
Peningkatan itu, kata Dwi, terjadi lantaran kedua belah pihak baik dari pengusul atau masyarakat sudah menemukan titik tengah dengan apa yang mampu dilakukan pemerintah daerah. Masyarakat mulai memahami berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah, sedangkan dari pemerintah juga sudah memahami apa saja yang benar benar dibutuhkan oleh Musrenbang Tematik.
“Alhamdulillah sekarang sudah mulai bagus. Kita fokusnya saat pra musrenbang, betul betul berjibaku. Lalu saat Musrenbang bisa jelas ini-itu yang diakomodir,” tandasnya. (ian/aim)
