MALANG POSCO MEDIA, MALANG-Penanganan kemiskinan menjadi persoalan yang harus diseriusi pemerintah pusat hingga daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Malang, pengelolaan dana desa menjadi sorotan penting guna menangani kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui jajarannya melakukan dialog dengan warga di Desa Selorejo Kecamatan Dau, Jumat (16/12).
Dalam dialog itu, tokoh masyarakat, jajaran kepala desa se Kecamatan Dau dan Muspika turut hadir. Di mana yang menjadi perbincangan yakni problem desa yang ditangani dengan adanya dana desa yang selama ini ada. Sebab, penanganan kemiskinan tak lepas dari pengelolaan dana desa yang baik sesuai prioritas dan kondisi desa.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Yohanes Baptista Satya Sananugraha mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan dengan dana desa diwujudkan dengan berbagai hal. Di Selorejo Kecamatan Dau, pemaksimalan Badan Usaha milik Desa (Bumdes) menjadi niscaya. Dengan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan, warga dapat menghasilkan produk unggul yang berdaing di pasaran.
“Dalam referensi kebijakan prioritas dana desa dari lintas kementrian lembaga terkait tahun 2022 ada tiga. Pertama untuk pemulihan ekonomi, mulai dari bumdes. Pun dengan penanganan kesehatan, seperti stunting dalam upaya pemulihan secara nasional, dan adanya mitigasi dan penanggulangan bencana,” rincinya.
Untuk diketahui dalam hal kemiskinan ekstrem Indonesia masih tinggi. Dan dana desa diharapkan mampu melakukan perannya dalam penanganan secara masif. Di sisi lain tercatat oleh Kemenko PMK, sebanyak 53 ribu desa merupakan titik rawan bencana. Sehingga konsentrasi perlu ditingkatkan dari tataran terbawah hingga Pemda dan pemerintah pusat.
Sementara itu Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Suwadji menerangkan, bahwa Kabupaten Malang masih memiliki PR dalam penanganan desa. Terutama dalam penanganan kemiskinan. Dalam hal ini desa mandiri terus digenjot untuk melakukan pembenahan. Hasilnya puluhan desa sudah berstatus mandiri.
“Dari indeks desa membangun tercatat 91 desa mandiri, 241 desa maju dan 46 desa berkembang. Tahun 2024 nanti harapannya bisa menjadi tersisa desa maju dan mandiri saja. Kami berusaha memberikan reward desa mandiri,” terang Suwadji.
Dia menjelaskan, selama ini prioritas di Kabupaten Malang untuk dana desa digunakan BLT DD. Paling sedikit sekitar 40 persen. Di mana pada saat pandemi lalu cukup terkurangi dengan adanya penanganan Covid-19 pembangunan infrastruktur desa terhambat. Begitupun dengan pemberdayaan masyarakat.
“Program ketahanan pangan paling sedikit sudah diterapkan 20 persen. Saat ini pandemi audah level 1 tapi masih naik turun, kita berharap segera bisa teratasi. Sedangkan dana desa juga terus digunakan pemanfaatannya lebih ke arah prioritas pemberdayaan desa,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Selorejo Bambang Soponyono menerangkan dana desa sangat berdampak bagi kemajuan desa. Sebab, jika dikelola dengan baik dapat menghasilkan kebermanfaatan bagi pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur desa sendiri. Sejauh ini, menurutnya masyarakat desa sangat terbantu dengan dana desa dan kesejahteraan mereka meningkat.
“Dana desa memang kita laksanakan pemanfaatannya diawasi masyarakat. Mulai perencanaan hingga perawatan. Adanya keterlibatan masyarakat menjadi kontrol dan transparansi penanggungjawab dana desa. Insya Allah dengan aturan yang berlaku yang dilakukan paling utama untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Bambang.(tyo/jon)
Ikuti Juga Berita Malang Hari Ini dan Info seputar Arema FC, Arema dan Aremania di Youtube dan Tiktok Kami
