Dalam setiap sudut negara ini, kita sering mendengar jeritan rakyat kecil yang merasakan perbedaan kelas yang semakin mencolok. Sementara mereka bergelut dengan kesulitan hidup, pejabat-pejabat yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru semakin memperkaya diri mereka. Dengan gaji yang seharusnya cukup untuk hidup layak, mereka malah hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan oleh mayoritas rakyat. Lalu, apa sebenarnya yang bisa kita harapkan dari institusi yang ada untuk mengatasi kesenjangan ini? Salah satu jawabannya adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tapi apakah LHKPN benar-benar bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah pejabat kaya dan rakyat sengsara ini?
Pemandangan sehari-hari di negeri ini adalah pejabat yang hidup serba berlimpah, dengan properti mewah, mobil-mobil mahal, dan perjalanan ke luar negeri yang tampaknya tak terhitung. Di sisi lain, rakyat kecil terjebak dalam putaran kemiskinan, dengan gaji yang tak sebanding dengan harga barang yang terus merangkak naik. Ironisnya, mereka yang seharusnya menjalankan tugas untuk memajukan negara dan mensejahterakan rakyat justru memperkaya diri mereka sendiri. Inilah gambaran yang sering kita lihat di banyak tempat di Indonesia.
Sebagai contoh, seorang pejabat yang digaji negara dengan pendapatan yang “cukup” untuk hidup sederhana, namun tiba-tiba muncul dengan koleksi rumah dan kendaraan yang jumlahnya jauh melebihi kemampuan finansial seseorang dengan gaji tersebut. Ketika hal ini terungkap, rakyat pun bertanya-tanya: “Dari mana mereka mendapatkan kekayaan itu?” Bukankah sudah menjadi rahasia umum bahwa kekayaan yang berlebihan, yang tak sesuai dengan penghasilan yang sah, cenderung berasal dari praktik korupsi dan penyalahgunaan jabatan? Kesenjangan ini semakin terasa ketika rakyat harus berjuang dengan upah yang minim, pelayanan publik yang buruk, dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan yang terbatas.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah instrumen yang diharapkan dapat memberikan transparansi terhadap kekayaan para pejabat publik. LHKPN diharapkan bisa menjawab pertanyaan rakyat: “Dari mana harta mereka itu berasal?” Seharusnya, dengan adanya LHKPN, setiap pejabat negara harus melaporkan harta kekayaannya secara lengkap dan jelas. Tujuannya adalah untuk memantau apakah kekayaan yang dimiliki oleh pejabat tersebut sesuai dengan penghasilan dan posisinya sebagai penyelenggara negara. Jika ada perbedaan mencolok antara pendapatan dan kekayaan, inilah yang seharusnya menjadi bahan investigasi.
Namun, apakah LHKPN benar-benar berfungsi sesuai dengan tujuannya? Faktanya, LHKPN sering kali hanya menjadi sebuah dokumen yang terkesan dipenuhi dengan angka-angka yang tidak pernah dipertanyakan lebih lanjut. Bahkan, tak jarang, LHKPN ini menjadi alat untuk “melindungi” pejabat-pejabat yang kaya tanpa perlu ada penelusuran lebih dalam mengenai asal-usul harta mereka. Padahal, jika transparansi benar-benar diterapkan, publik akan tahu dengan jelas bagaimana kekayaan pejabat-pejabat tersebut didapatkan. Ini adalah langkah pertama menuju akuntabilitas yang sejati.
Namun, apakah kita benar-benar melihat adanya keseriusan dalam memanfaatkan LHKPN untuk memerangi korupsi? Banyak yang berpendapat bahwa LHKPN hanya menjadi simbol formalitas tanpa ada tindak lanjut yang serius. Bahkan, jika ada pejabat yang melaporkan kekayaannya dengan angka yang mencurigakan, sering kali hal tersebut hanya berakhir dengan peringatan atau pembenaran belaka. Ini hanya akan semakin memperburuk citra LHKPN sebagai sebuah mekanisme yang tidak efektif dalam menanggulangi praktek korupsi.
Transparansi Tanpa Tindak Lanjut: Mengapa LHKPN Tidak Berfungsi? Seharusnya, LHKPN tidak hanya menjadi laporan yang masuk ke meja birokrasi tanpa ada dampak lebih lanjut. Jika pejabat negara menunjukkan kekayaan yang mencurigakan, negara wajib untuk menindaklanjuti dengan investigasi yang lebih mendalam. Tapi kenyataannya, kita sering kali melihat pejabat yang memiliki harta yang tidak wajar justru dibiarkan begitu saja. Ada kalanya, mereka pun mendapatkan perlindungan dari kekuasaan yang lebih tinggi, atau bahkan lembaga yang seharusnya mengawasi mereka terkesan tutup mata.
Penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi seharusnya bisa dilacak dengan lebih mudah melalui LHKPN yang melibatkan transparansi dan pengawasan publik. Namun, tidak jarang laporan tersebut hanya menjadi ajang pencitraan. Banyak pejabat yang melaporkan kekayaan mereka dengan cara yang sangat detail dan rapi, tetapi pada kenyataannya, tidak ada pihak yang benar-benar memeriksa dan menindaklanjuti laporan tersebut secara mendalam.
Mengapa Rakyat Masih Sengsara? Rakyat masih merasakan kesulitan hidup karena tidak ada tindakan nyata yang diambil untuk memperbaiki nasib mereka. LHKPN, meskipun dirancang untuk mengatasi masalah korupsi, tidak bisa diandalkan jika tidak ada tindak lanjut yang tegas. Ketika pejabat yang memiliki kekayaan mencurigakan dibiarkan begitu saja tanpa penyelidikan lebih lanjut, maka rakyat yang semakin sengsara tidak akan pernah melihat keadilan. LHKPN hanya akan menjadi alat legalisasi bagi pejabat yang ingin menutupi jejak kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya.
Solusi LHKPN yang Efektif. Agar LHKPN benar-benar bisa berfungsi dengan baik, harus ada komitmen untuk menindaklanjuti laporan yang mencurigakan. Proses verifikasi dan investigasi yang transparan dan terbuka harus dilakukan untuk memastikan bahwa pejabat negara tidak menggunakan posisi mereka untuk memperkaya diri. Tidak hanya itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pejabat yang terbukti memiliki kekayaan tidak wajar harus menjadi prioritas. Tanpa adanya tindakan nyata, LHKPN hanya akan menjadi sebuah formalitas kosong yang tidak memberikan dampak apa-apa. (*)
