MALANG POSCO MEDIA, MALANG-Pemkab Malang memutar otak untuk melibatkan perusahaan dalam pembangunan. Ini menyusul diterapkannya skema Corporate Social Responsibility (CSR) untuk rehabilitasi Pasar Bululawang yang terbakar dinilai cukup berhasil. Kini CSR perusahaan mulai dipikirkan untuk dilibatkan dalam pembangunan lain, seperti Alun-Alun Kepanjen.
Pembahasan itu diutarakan Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma. Semula, rencana pembangunan Alun-Alun Kepanjen yang mulanya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Ia mengatakan, sempat ada upaya untuk pelibatan CSR pada pembangunan alun-alun. Mengingat minimnya anggaran yang terdampak refocusing untuk penanganan Covid-19.
“Harapannya sebenarnya Alun-Alun Kepanjen itu dilibatkan CSR. Pernah kami utarakan bahwa kita akan melakukan sharing untuk pembangunannya,” ujar Khairul Isnaidi Kusuma, Jumat (25/2).
Pria yang akrab disapa Oong itu menyebutkan, peluang melibatan CSR tersebut cukup besar. Hal tersebut sebagai upaya mempercepat pembangunan. Dimana saat ini progress alun-alun yang sempat terganjal pembebasan lahan itu sudah ada usulan tempat lagi.
“Artinya ada investor yang bisa dilibatkan dan bisa diberi peluang. Misalnya ada pembangunan hotel,” kata Oong. Ia menyontohkan, pelibatan CSR juga diterapkan di Kota Malang.
Tingginya peluang melibatan CSR juga disinyalir menyusul belakangan ini Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi baru saja mengukuhkan pengurus forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Malang. Dimana merupakan forum CSR yang beranggotakan perusahaan-perusahaan yang digawangi Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda).
Yang perlu dipahami, kata Oong, bahwa perusahaan butuh kepastian, terutama kepastian efektivitas CSR dan dampak Alun-Alun Kepanjen terhadap masyarakat. Agar pengusaha mendapatkan kepastian, pihaknya akan melakukan kajian. “Akan dibuat feasibility study (FS) terhadap Alun-Alun Kepanjen. Kita akan lihat efektif dan efisien di lokasi mana,” tambahnya.
Sebelumnya, Pemkab Malang menyiapkan lahan di sisi timur pendapat Kepanjen untuk alun-alun. Namun karena lokasinya dinilai kurang strategis, ada rencana untuk mencari lokasi baru. Dari hasil FS akan dipertimbangkan faktor teknis dan non-teknis.
“Ini skema baru banyak pertimbangan dari sisi sosial, budaya, ekonomi. Dari pertimbangan teknis ada di belakang Block Office. Tetapi dari pertimbangan sosial budaya cocok di depan Block Office maka akan kita kaji dulu yang efektif dan efisien,” ungkapnya.
Pihaknya saat ini juga telah menghitung rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan alun-alun. Penganggaran ini juga sudah masuk dalam perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Ibu Kota Kepanjen.
Di lain sisi, DPRD Kabupaten Malang beranggapan hal tersebut memang dibutuhkan oleh Pemkab Malang untuk menjalin pembangunan yang kolaboratif. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq menyampaikan pembangunan kolaboratif dengan pengusaha sudah banyak dilakukan di beberapa daerah.
“Bagus jika pengusaha dilibatkan dalam pembangunan alun-alun. Itu sudah banyak dilakukan di beberapa daerah,” kata Zia. Ia mendapat informasi bahwa peluang besar pembangunan alun-alun dilakukan di belakang Koramil Kepanjen.
“Kalau sebelumnya masalah pembebasan lahan saat rencana tempatnya di belakang Kantor DPRD. Kalau di depan Kantor Pemkab sudah aset kabupaten,” ringkasnya.(tyo/agp)
