MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Pembangunan gapura ikon selamat datang Sendratari Arjun Wiwaha di Jalan Kawi, Kelurahan Sisir, Kota Batu mendapat kritik dari masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pembangunan gapura yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu senilai Rp 71 juta tersebut terlalu mahal.
Menanggapi kritik dari masyarakat tersebut, Inspektorat Kota Batu telah turun lapangan dan menyelesaikan analisis kegiatan pekerjaan pembangunan beberapa waktu lalu. Disampaikan Inspektorat bahwa dari hasil analisis atau review ada selisih harga antara nilai yang terpampang di papan dengan hasil pekerjaan.
Beberapa poin yang tertuang dalam surat catatan hasil review diantaranya dari papan pengumuman renovasi gapura Sendratari Arjuna memiliki nilai kontrak Rp 71.021.982,98 yang dibulatkan menjadi Rp 71.021.000. Namun setelah dilakukan dianalisis oleh Inspektorat, nilai pekerjaan hanya Rp 54.838.300. Artinya selisih Rp 16.182.700.
Kemudian untuk proses pemilihan penyedia, terdapat Surat Kuasa tidak sah dari Nuriyanto selaku Direktur CV. Sinar Purnama Gemilang ke Eka Catra Buana staf administrasi tanggal 6 Juni 2022 dimana batas akhir upload dokumen penawaran tanggal 3 Juni 2022.
Dengan adanya temuan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman angkat bicara. Pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan Inspektorat untuk menganalisis laporan masyarakat terkait pembangunan gapura ikon wisata. Serta Ia juga mengapresiasi nalar kritis masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi pembangunan di Kota Batu
“Saya kira ini upaya yang sangat baik yang telah dilakukan inspektorat. Artinya peran Inspektorat daerah sebagai aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) berjalan dengan baik dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tindakan ini sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap potensi korupsi dan manipulasi terhadap pelaksanaan APBD,” ujar Nurochman kepada Malang Posco Media, Senin (29/8) kemarin.
Dengan adanya pengawasan oleh Inspektorat tersebut, lanjut Cak Nur, sapaan akrabnya akan semakin membuat para kepala OPD akan lebih hati-hati dan sungguh-sungguh dalam merealisasikan APBD.
“Selain itu peran serta masyarakat untuk ikut aktif dalam pengawasan setiap program pembangunan Pemda juga sangat penting dan dibutuhkan. Ini supaya ada sinergi yang baik antara Pemerintah, Wakil Rakyat dan masyarakat,” beber Ketua DPC PKB Kota Batu ini.
Lebih lanjut, dengan adanya peran aktif masyarakat akan terbentuk pemerintahan yang benar-benar demokratis. Begitu juga keterbukaan informasi kepada publik bisa benar-benar direalisasikan. Serta publik pun bisa memberikan masukan saran dan kritik supaya program yang telah dicanangkan dalam APBD semakin baik dan maksimal. (eri/nug)
