MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU- Pemkot Batu masih mempertimbangkan pembelian dan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Apalagi,anggaran yang dibutuhkan cukup besar dan butuh ketersediaan fasilitas pendukung.
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menegaskan, Pemkot Batu kemungkinan baru bisa memprogramkan pembelian mobil listrik tahun 2023 depan.
“Kami belum mendapat informasi terkait ketersediaan kendaraan listrik tersebut.Berikut harganya.Sehingga kami kemungkinan baru bisa memprogramkan pembelian mobil listrik mulai tahun depan,”tegasnya,Jumat (23/9).
Secara terpisah, Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso menyatakan penggunaan kendaraan listrik seperti diinstruksikan Pemerintah Pusat adalah sebuah solusi untuk mendukung lingkungan yang alami. Pihaknya jelas menyambut positif upaya tersebut. “Pada prinsipnya, kami tentu siap melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh pusat,” ucapnya.
Namun begitu, sambung Punjul, perlu ada penyesuaian, utamanya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Untuk itu, Pemkot Batu masih perlu merancang anggaran untuk penggunaan kendaraan listrik.
“Penggunaan kendaraan listrik adalah upaya yang positif.Namun kami juga akan sesuaikan dengan kondisi keuangan. Perlahan akan kami sesuaikan,” terangnya.
Ia juga mengatakan, fasilitas tempat pengisian daya mobil listrik belum banyak tersedia di kota Batu. Salah satu tempat pengisian daya berada di sebuah pusat perbelanjaan. “Kemudian tempat-tempat pengisiannya juga belum tertata di mana tempatnya,” kata politisi PDIP itu.
Pemkot Batu, kata dia, masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait penggunaan kendaraan listrik untuk kedinasan. “Seperti peruntukannya, apakah terlebih dahulu untuk pejabat eselon dua dulu, apakah kepala daerah, forkopimda. Terus bagaimana terkait kapasitas daya peruntukannya, itu harus jelas dulu. Kalau pengadaan itu dari ULP atau bagaimana,” katanya.
Meski begitu, Punjul juga tidak menutup kemungkinan Pemkot Batu bakal menganggarkan pembelian kendaraan dinas pada tahun 2023 mendatang. Hal itu akan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran. Sehingga penggunaan mobil dinas konvensional masih digunakan.
“Masih ada pembahasan untuk APBD tahun 2023.Sehingga mulai bisa diprogramkan untuk pembelian mobil listrik, tapi tentu harus jelas dulu terkait dimana ketersediaannya, harganya berapa, supaya bisa kita anggarkan,” katanya.
Beberapa waktu lalu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebutkan penerapan penggunaan mobil listrik di Indonesia akan direalisasikan secara bertahap. Saat ini, Pemerintah RI masih terus menyiapkan berbagai ekosistem pendukung lainnya.
“Pada prinsipnya, penerapan mobil listrik dirasa perlu sebagai bentuk komitmen negara mengurangi emisi karbon hingga 29 persen pada 2023. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi?,” kata Moeldoko di Balai Kota Among Tani belum lama ini.(tyo/nug)
