MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Jajaran Kepala OPD Pemkot Batu mengikuti pembinaan dan penguatan evaluasi kinerja Pemda dan netralitas ASN di lingkungan Pemkot Batu di Graha Pancasila Jumat (14/7) pagi ini. Hadir sebagai pemateri dalam pembinaan dan penguatan evaluasi Pemkot Batu Dr. Drs Akmal Malik M.Si selaku Dirjen Otda Kemendagri.
Pada kesempatan tersebut Akmal menekankan agar Pemkot Batu melakukan tata kelola pemerintah daerah berbasis data presisi sebagai upaya reformasi birokrasi yang nyata. Selain itu penanganan angka pengangguran, pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup untuk dilakukan perbaikan oleh Pemda.
“Ini dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan kinerja oleh Pemkot Batu seperti kita lakukan di 34 provinsi di Indonesia. Kita melihat secara umum kinerja Pemkot Batu bagus pada 2021 dan sekarang mulai proses evaluasi 2022-2023,” ujar Akmal kepada Malang Posco Media.
Dari evaluasi Kota Batu tahun 2021, ada beberapa catatan yang Ia sampaikan. Diantaranya di bidang masyarakat yang harus dibenahi atau angka pengangguran, di bidang persampahan dan lingkungan hidup.
“Saya harap catatan itu menjadi hal penting bagi perbaikan-perbaikan melalui langkah birokrasi. Kuncinya adalah kita berharap ada hadirnya data yang lebih presisi. Karena dana (APBD) yang besar sekalipun kalau tidak tepat sasaran juga tidak maksimal dan kami melihat kinerja Pemkot Batu sudah bagus dan tinggal memastikan alokasi dana yang ada tepat sasaran,” bebernya.
Akmal juga mengingatkan OPD terhindar dari persoalan hukum. Bahkan penggunaan fasilitas negara dan kewenangan, sehingga dirinya meminta agar semua menggunakan SOP yang jelas dalam hal pelayanan atau eksekusi.
“Dengan menggunakan SOP ketika terjadi persolan maka kita sudah bekerja sesuai dengan standar yang ada. Maka saya minta Pak Pj bersama OPD menyiapkan SOP yang jelas agar publik tahu apa yang dilakukan dan pengawas juga paham bahwa sudah dikerjakan dengan benar,” tegasnya.
Disamping itu, agar program berjalan maksimal, maka diperlukan data yang akurat dan presisi. Sehingga bisa dikerjakan sesuai dengan perencanaan.
“Jadi jangan sampai ada mark up data. Karena dengan dilakukan mark up akan terjadi ketidakpastian data, kalau yang miskin cuma 200 maka kita buat yang miskin cuma 200, kalau anggaran tidak cukup maka kita mulai di tahun berikutnya atau dikerjakan bertahap. Bagi saya itu penting,” paparnya.
Oleh karena itu, Akmal meminta Pemda harus terbuka. Bukan berarti terbuka secara telanjang, namun terbuka kepada publik tentang apa yang telah lakukan Pemda.
Berbagai langkah tersebut menurut Akmal merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang di dorong oleh Pemerintah Pusat untuk dilakukan oleh Pemda. Dirinya meyakini Kota Batu sudah maju dan kemajuan ini harus dibarengi dengan kejelasan tata kelola yang jelas dan perencanaan yang rinci.
Sementara itu Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menambahkan bahwa kedatangan Dirjen Otda Kemendagri bertujuan untuk memberikan penguatan kepada Pemda yang sudah melaksanakan evaluasi penyelenggaraan dan kinerja yang setiap tahun terbit. Kota Batu sendiri berhasil naik peringkat yang dulu masih peringkat 20 namun sekarang peringkat 11 di Jatim dengan kategori sedang.
“Meskipun Kota Batu sudah dikatakan baik dalam penyelenggaraan dan kinerja tahun 2021. Namun masih ada catatan yang perlu diperbaiki, yaitu terkait dengan pengangguran,” ungkapnya.
Terkait dengan pengangguran, dijelaskan Aries bahwa Kota Batu ini sangat unik mengingat kota pariwisata. Pasalnya Ia melihat bahwa kebiasaan masyarakat yang perlu perbaiki seperti contohnya kalau tidak jadi PNS mereka tidak mau bekerja dan mereka lebih nyaman di rumah.
“Selain itu ketika di survei mereka ternyata tidak nganggur namun kerja part time atau kerja online. Jadi hal-hal itulah yang tadi Pak Dirjen sampaikan untuk melakukan pendataan secara masif atau bagaimana pendataan yang diinput desa dengan yang sifatnya dibina oleh Dinsos ini yang sedang kita perkuat, ” paparnya.
Untuk menangani hal tersebut, lanjut Aries, tidak bisa dilakukan dalam anggaran (APBD) yang sedang berjalan. Apalagi dirinya berada di posisi Pj. Sehingga dalam secepatnya Ia akan mencoba mengadopsi untuk menerapkan data presisi sebagai acuan dalam mengambil sebuah kebijakan yang tepat sasaran.
“Selain itu kami juga bekerja sama dengan BPS terkait pendataan secara menyeluruh. Sehingga pendataan tidak dilakukan hanya dengan sampling. Apalagi kita kan kota kecil dengan hanya 231 ribu jiwa yang artinya dengan 3 kecamatan 19 desa dan 5 kelurahan ini harusnya tidak perlu by sample. Namun harus langsung by name by address karena mudah,” katanya.
Untuk pendataan secara menyeluruh tersebut di kota kecil dengan 231 ribu jiwa, Aries memperkirakan hanya butuh waktu kalau 3 bulan saja bisa dilakukan. Ketika BPS terkendala dengan anggaran, hal tersebut bisa dikomunikasikan degan Pemkot Batu. Sehingga Pemkot Batu bisa memberikan support, karena segala hal bisa dikolaborasikan. Apalagi berkaitan dengan kebijakan masyarakat. (eri/jon)
