MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pemkab Malang melakukan pengawasan ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur. Hal itu buntut kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah.
Sedangkan di Kabupaten Malang belum ditemukan kasus serupa. Di sisi lain, Pemkab Malang mendorong setiap SPPG mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Bupati Malang HM Sanusi menjelaskan, kurang lebih 16 SPPG sudah mengantongi SLHS dari sekitar 50 SPPG yang sudah beroperasi di Kabupaten Malang. “(SPPG yang belum memiliki SLHS) segera melengkapi,” pinta HM Sanusi saat ditemui di BLK Singosari Kabupaten Malang, Selasa (30/9).
Untuk mengantisipasi adanya kasus keracunan, Bupati dua periode tersebut mengatakan, sudah memerintahkan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Sosial untuk melakukan pengawasan ketat terhadap semua SPPG yang ada di Kabupaten Malang. “Di SOP yang ditentukan oleh MBG agar dilaksanakan dengan baik. Dan sampai saat ini, di Kabupaten Malang belum ada laporan kejadian,” imbuh HM Sanusi.
Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Malang sempat melaksanakan pengawasan keamanan pangan di dua lokasi SPPG yang berada di Kecamatan Pakisaji dan Kepanjen, Senin (29/9) lalu. “Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pangan yang disajikan oleh SPPG aman, bermutu, dan memenuhi standar sanitasi,” kata Kepala DKP Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi.
Kegiatan pengawasan itu dalam rangka mendukung agenda Badan Pangan Nasional (Bapanas). Setiap harinya, SPPG di Kabupaten Malang melayani sekitar 3.439 porsi makanan untuk berbagai jenjang sekolah. Selain itu, juga dilakukan uji cepat residu pestisida pada beberapa komoditas seperti jeruk, semangka, beras, bawang, hingga tahu putih dan hasilnya menunjukkan negatif. “Hal ini menjadi bukti pentingnya uji cepat sebagai deteksi dini keamanan pangan agar pangan yang kita konsumsi benar-benar aman,” jelas Mahila.
Ia menegaskan, SPPG merupakan ujung tombak layanan pangan bergizi untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. “Karena itu, standar higienitas dan sanitasi harus selalu dijaga, demi mewujudkan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat Kabupaten Malang,” tandasnya. (den/udi)
