MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pemkab Malang tahun ini kembali menggelontor anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Nilainya cukup besar yakni Rp 380 miliar. Dana tersebut diperuntukkan untuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersumber dari hasil refocusing Dana Alokasi Umum (DAU), dana transfer daerah serta dana bagi hasil.
Dari jumlah tersebut, sebagian besar anggaran yakni Rp 213 miliar untuk infrastruktur. Ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto. Menurutnya alokasi dana itu digadang-gadang mampu untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dampak pandemi Covid-19.
“Didasari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pengalokasian Pemulihan Ekonomi Nasional difokuskan dulu dari APBD yang ada, pertama khusus DAU diambil delapan persen,” ungkap Tomie. Kemudian ditambah dengan 25 persen dari dana transfer daerah dan dana bagi hasil, sehingga total Rp 380 miliar.
Tomie membeberkan, dalam aturan PMK total anggaran tersebut lalu dibagi menjadi beberapa untuk mendukung program PEN. Diantaranya untuk perlindungan sosial, dukungan ekonomi dan infrastruktur. Untuk program perlindungan sosial total dialokasikan Rp 63,2 miliar dan dibagi delapan OPD.
Sementara untuk program dukungan ekonomi dialokasikan sekitar Rp 42 miliar dibagi delapan OPD. Serta infrastruktur dialokasikan Rp 213 miliar untuk tujuh OPD. “Untuk program infrastruktur ini lebih ke padat karya,” katanya.
Dimana dalam pembangunan infrastruktur, lanjut Tomie, diutamakan melibatkan masyarakat. Baik itu jalan, jembatan, drainase dan sejumlah pekerjaan fisik lainnya. Ia menegaskan padat karya diutamakan agar perputaran ekonomi terjadi di Kabupaten Malang, memulihkan perekonomian masyarakat terdampak Covid-19.(tyo/agp)
