MALANG POSCO MEDIA, JAKARTA– Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmen kuat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Komitmen ini disampaikan langsung Wali Kota Batu, Nurochman dalam agenda Rapat Koordinasi dan Audiensi bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, di Gedung Merah Putih, KPK RI, Jakarta, Selasa (29/7) lalu.
Kegiatan ini bertujuan sebagai langkah penguatan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Hadir mendampingi Wali Kota Batu antara lain Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subiyanto, Wakil Ketua DPRD Punjul Santoso, Wakil Ketua DPRD, Ludi Tanarto, Sekretaris Daerah dan sejumlah kepala perangkat daerah.
Nurochman menyambut baik agenda koordinasi tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan KPK sebagai bagian dari upaya bersama membangun integritas dan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu Pemkot Batu akan menindaklanjuti beberapa rekomendasi KPK terkait aset, lelang proyek, pokir hingga pengerjaan proyek strategis.
“Kami berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK. Ini menjadi bagian dari ikhtiar kami untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah praktik korupsi di semua lini,” tegas Wali Kota Nurochman.
Sejumlah hal strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD dengan tahapan penyusunan APBD dan program prioritas daerah, hingga penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek strategis agar berjalan sesuai jadwal dan tepat sasaran.
“Dalam kesempatan itu, kami juga menyampaikan kesiapan dalam mengakselerasi integrasi data hibah ke dalam satu sistem terpadu. Tujuannya untuk mencegah duplikasi penerima serta meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial dan bantuan keuangan,” bebernya.
Begitu juga di bidang pengadaan barang dan jasa. Pemkot Batu menegaskan tidak akan mentoleransi intervensi dari pihak manapun. Langkah konkret juga dilakukan dengan membangun database penyedia lokal, mendorong masuknya UMKM Kota Batu ke dalam etalase e-katalog, serta mengevaluasi metode pengadaan langsung dan e-purchasing secara berkala.
“Kami juga akan menekankan pentingnya optimalisasi Standar Satuan Harga (SSH), peningkatan Indeks SPI dan MCP, serta penguatan peran Inspektorat dalam pengawasan proyek strategis. Seluruh perangkat daerah diminta menindaklanjuti hasil audit dan review sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh kepala daerah,” terangnya.
Pemkot Batu turut menyampaikan progres rencana aksi penyelesaian aset eks Kabupaten Malang, termasuk kawasan Songgoriti, serta strategi pemetaan potensi pendapatan daerah sebagai dasar penyusunan proyeksi APBD ke depan.
Menanggapi hal tersebut, KPK melalui Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III, Wahyudi, menyampaikan bahwa KPK akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan rekomendasi, termasuk melalui dashboard monitoring pengadaan barang dan jasa.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kota Batu menunjukkan komitmen nyata untuk menjadikan penguatan sistem pengawasan internal dan transparansi sebagai fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang melayani dan dipercaya oleh masyarakat. (eri/udi)
