MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU– Pemkot Batu memprioritaskan pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan meningkatkan alokasi pendanaan untuk program vokasi. LPK masuk rencana program Pemkot Batu mengacu dari jumlah pengangguran di Kota Batu yang mencapai 4.667 jiwa.
Hal itu disampaikan Wali Kota Batu, Nurochman usai mengikuti Rapat Pembahasan Koordinasi Tim Daerah Vokasi yang digelar di Graha Bina Praja, Rumah Dinas Wali Kota, Senin (14/7) kemarin. “Dari data ketenagakerjaan Kota Batu ada 174.706 penduduk usia kerja dan masih terdapat 4.667 pengangguran. Ini dipengaruhi beberapa hal seperti kondisi sektor formal di Batu yang masih terbatas dengan dominasi UMKM dan pertanian. Oleh karena itu, pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan pembangunan SDM melalui vokasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja,” ujar Cak Nur kepada Malang Posco Media, Selasa (15/7) kemarin.
Bahkan pihaknya mencatat partisipasi kerja perempuan juga cenderung menurun, sehingga perlu perhatian khusus. Untuk mengatasi hal tersebut pihaknya telah menyusun sinkronisasi antara dunia industri, dunia kerja dan kampus melalui Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV). “Ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan kebijakan yang mendukung link and match antara pendidikan dan kebutuhan pasar,” tegas Wali Kota.
Cak Nur juga mengungkapkan bahwa sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan positif pada Triwulan I 2025, sementara pariwisata masih memerlukan pemulihan. Ia juga memberikan dukungan terhadap pelaku UMKM dan industri kreatif yang wajib ditekankan, termasuk memanfaatkan inovasi seperti pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi.
“Kami berkomitmen menjadikan Batu sebagai central hub pertanian dan pariwisata di Jawa Timur, dengan mengoptimalkan potensi buah, bunga dan teknologi pengolahan hasil pertanian. Contohnya, Politeknik telah memberikan rekomendasi teknologi yang bisa kita terapkan,” imbuhnya.
Terakhir, Wali Kota Batu menyatakan kesiapan Pemkot Batu untuk membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan semua pihak. Ia juga mengapresiasi kontribusi SMK dalam melahirkan produk unggulan, seperti minuman dan cemilan, yang bahkan telah menjadi suguhan di Rumah Dinas.
“Saat ini pemerintah harus transparan dan proaktif. Kami mendorong terbentuknya forum kebijakan publik untuk merespons kebutuhan masyarakat secara konkret. Kedepan, pelatihan vokasi harus berorientasi pada kompetensi dan kebutuhan industri, bukan sekadar formalitas,” pungkasnya. (eri/udi)
