MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Usaha kecil dan menengah (UMKM) di bidang kuliner menjadi salah satu yang paling terdampak mahalnya harga minyak goreng. Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji memahami kondisi ini. Saat ini minyak goreng memang masih mahal dan berdampak bagi usaha kuliner kecil. Untuk kemungkinan subsidi, ia belum bisa menjanjikannya karena masih melakukan kajian terlebih dahulu.
Pasalnya opsi sumber dana BTT (Belanja Tidak Terduga) pun menurut Sutiaji dirasa belum memungkinkan dan masih terus dikaji dengan hati-hati. Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi mendesak agar Pemerintah Kota Malang ikut melakukan intervensi dengan memberi subsidi khusus Migor untuk usaha kecil tersebut.
“Subsidi itu kaitannya dengan uang. Uangnya diambil dari mana?. Apakah ini sudah kemendesakan, (sehingga) diambil dari BTT. BTT tidak digunakan untuk itu, digunakan untuk Covid-19,” ujar Sutiaji ditemui Malang Posco Media, Rabu (23/3) kemarin.
Pihaknya tengah memikirkan cara lain. Yakni dengan berkolaborasi dengan sektor lain yang terkait, memanfaatkan kemungkinan adanya CSR (Corporate Social Responsibility).
“Saya sudah telpon ke pusat. Kita akan tetap intervensi, cuma tidak bisa setiap orang itu bisa (menerima). Nanti akan kita kaji, mungkin oke, ini yang dimaksud untuk teman-teman UMKM, jadi dicarikan dari yang mana. Tadi sudah menghubungi teman-teman BUMN untuk CSR. Itu yang kita lakukan,” ungkapnya.
Permasalahan minyak goreng juga terjadi beriringan dengan naiknya beberapa harga komoditi di pasar. Pihaknya telah menangkap permasalahan tersebut dan diupayakan bisa dilakukan operasi pasar murah. Untuk waktu pelaksanaannya masih belum dipastikan.
“Operasi pasar murah ada, masih kita lihat. Kemarin tidak jadi kami lakukan karena Covid-19,” tutupnya. (ian/aim)
