MALANG POSCO MEDIA, JAKARTA – Satu lagi prestasi dicatatkan Pemkot Malang. Pemerintah pusat memberikan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori madya kepada Pemkot Malang. Dalam UHC Award 2024 ini, penghargaan diterimakan kepada 33 provinsi dan 452 kabupaten/kota atas dedikasi dan komitmennya yang tinggi dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan Program JKN minimal 95 persen dari jumlah total penduduk.
Penghargaan diterima langsung oleh Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM di Jakarta, Kamis (8/8/2024). Atas wujud komitmen dalam memberikan jaminan kesehatan masyarakat tersebut, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, per 1 Agustus 2024 capaian UHC Kota Malang telah mencapai 107,5 persen, meningkat dari 107,01 persen (1 Desember 2023) dan 106,5 persen (1 Desember 2022). Selain itu, hingga 1 Agustus 2024 tercatat sebanyak 844.252 orang (95,85 persen) menjadi peserta aktif JKN, angka ini naik dibandingkan Desember 2023 yang berada pada angka 832.611 orang.
Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM mengatakan kesehatan menjadi hal penting dalam pembangunan berkelanjutan. Karenanya, sektor kesehatan menjadi salah satu hal utama yang menjadi perhatian pemerintah.
“Tentu kita ingin semua warga bisa mendapat akses pelayanan kesehatan dengan layak dan mudah, sehingga harapannya dapat meningkatkan derajat kesehatan warga. Salah satunya melalui perlindungan jaminan kesehatan. Maka kita terus dorong agar semakin banyak warga masyarakat yang jadi peserta (JKN),” kata Wahyu, Kamis (8/8) kemarin.
Komitmen peningkatan kualitas dan kemudahan akses pelayanan kesehatan ini juga diperkuat dengan kebijakan anggaran untuk kepesertaan JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Bahkan sekitar 40 persen peserta JKN di Kota Malang merupakan peserta yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Malang melalui pendanaan APBD. Pada 1 Agustus 2024 tercatat jumlah peserta aktif PBI APBD sejumlah 366.194 orang dengan alokasi anggaran Rp171.328.184.517,00.
Untuk menunjang pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat, Pemkot Malang juga telah meluncurkan aplikasi E-JKN Cekat. Sebuah aplikasi layanan kepesertaan JKN bagi warga Kota Malang yang dilakukan secara Cepat, Efektif, Akurat, dan Terpadu. “Aplikasi tersebut bisa digunakan untuk melakukan pengajuan dan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemkot Malang,” terangnya.
Dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan warga, Kota Malang juga telah didukung fasilitas kesehatan yang memadai. Di Kota Malang saat ini ada RSUD Terakreditasi Paripurna sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes (Starkes) yang didukung dengan 16 puskesmas, 33 puskesmas pembantu, dan satu labkesda.
Selain itu juga ada rumah sakit swasta, klinik, dan dokter praktik mandiri yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Malang. (ian/aim)
