Musrenbang Disabilitas
NEW MALANG POS, MALANG – Setelah lansia dan pemuda, kalangan penyandang disabilitas tak ketinggalan dilibatkan oleh Pemerintah Kota Malang untuk menyusun program pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023. Hal itu digelar dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Disabilitas yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, di Hotel Atria, Rabu (16/2).
Musrenbang itu diikuti lebih kurang 75 orang dari perwakilan perangkat daerah, komunitas disabilitas, Forum Tanggung Jawab Sosial, serta unsur perguruan tinggi di Kota Malang. Hadir pada kesempatan itu Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang Ir. Sofyan Edi Jarwoko, Wakil Ketua I DPRD Kota Malang H. Abdurrochman S.H dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Dr. Alwi M.Hum.
Keterlibatan disabilitas ini dinilai begitu penting mengingat keberpihakan terhadap semua lapisan menjadi bagian tak terpisahkan dari pencapaian visi dan misi pembangunan. Yakni mewujudkan kota yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender, dimana hal itu merupaka misi ketiga dari Malang Bermartabat.
“Pemerintah Kota Malang berkomitmen untuk menerapkan prinsip pembangunan inklusif termasuk melindungi dan mengakomodir aspirasi disabilitas,” jelas Sutiaji dalam sambutannya.
Pemkot Malang, kata dia, sebenarnya juga telah banyak melaksanakan sederet kegiatan dan inovasi ramah disabilitas. Misalnya seperti Braille e-Ticket and Extraordinary Access for Visual Disabilities (BREXIT) dari Puskesmas Janti. Kemudian fasilitasi pameran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) produk karya disabilitas, terapi dasar bagi 200 anak-anak penyandang disabilitas, bantuan makanan bagi 400 disabilitas, hingga penguatan pelatihan-pelatihan keterampilan disabilitas.
Pada musrenbang itu, ada 59 usulan yang masuk. Usulan tersebut termasuk penyediaan alat bantu disabilitas, pelatihan pelayanan perlindungan khusus anak, pemberdayaan ekonomi, penguasaan/pemanfaatan teknologi informasi dan ketangguhan bencana. Berbagai pihak pun siap mendukungnya.
“Nanti UMKM yang basicnya disabilitas, sudah ketemu B to B (Business to Business) dan itu sudah masuk insya Allah akan kita kuatkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu SH M.Hum mengatakan seluruh usulan sebanyak 59 usulan telah sesuai dengan kamus usulan. Diharapkan kesemuanya bisa terakomodir dengan menyesuaikan anggaran yang ada.
“Harapan kami, dari 59 usulan itu bisa masuk semua. Cuma, mudah-mudahan anggarannya ada. Tinggal ini nanti dicocokkan dengan perangkat daerah, mudah-mudahan terakomodir semua,” harapnya.
Secara umum, usulan disabilitas itu lebih membutuhkan support dan dukungan dari segi peralatan dan pelatihan untuk pemberdayaan.
“Seperti alat bantu dengar, kursi roda dan sebagainya. Untuk pelatihan arahnya ke UMKM. Makanya juga butuh untuk peningkatan IT mereka. Kalau sudah diberdayakan di ekonominya, lalu misalkan membuat sesuatu produk sudah bisa, tinggal penjualannya (didukung IT),” pungkasnya. (ian/jon)
