MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Kasus kekerasan terhadap anak masih marak terjadi dan disebut-sebut seperti fenomena gunung es, karena lebih banyak yang tidak terungkap dibanding yang terdata. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kota Malang menyatakan keseriusannya menangani isu perlindungan anak dengan menggandeng lintas sektor dan instansi terkait.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, pihaknya tengah mempersiapkan langkah strategis dengan membentuk dinas baru yang khusus menangani isu ini. Rencananya, Pemkot akan memisahkan fungsi perlindungan anak dan perempuan dari Dinas Sosial saat ini dan membentuk dinas mandiri, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).
“Kami sudah usulkan memecah sebagian dinas agar lebih fokus menangani perlindungan anak dan perempuan. Sudah kami lempar dan kami bahas, insya Allah tidak waktu lama akan ada persetujuan (dinas baru),” ungkap Wahyu saat membuka Opening Ceremony Hari Anak Nasional Indonesia di Aula eks Kantor Dinsos, Jalan Sulfat, Minggu (27/7) kemarin.
Wahyu menegaskan, anak merupakan aset penting bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Ia menyebut, kekerasan terhadap anak adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan Indonesia.
“Kami akan serius menangani ini. Karena mereka akan menjadi penerus bangsa dan menentukan Indonesia Emas 2045. Jadi kita sama-sama perlu berjuang menjadikan anak berkualitas dan Indonesia Emas bisa tercapai,” tutur dia.
Senada dengan itu, Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Jawa Timur, Febri Kurniawan Pikulun, S.H., mengungkapkan kekerasan terhadap anak di Jawa Timur masih tinggi. Dalam catatannya, rata-rata tiga hingga tujuh laporan masuk setiap hari dengan kasus tertinggi berupa kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan perundungan (bullying).
“Sehari minim tiga (laporan), maksimal sejauh ini tujuh (laporan). Di daerah Jawa Timur, sepanjang tahun ini sampai awal Juli kemarin sudah ada 78 kasus (yang ditangani),” beber Febri.
Dengan kondisi itu, Komnas PA Jawa Timur mengajak seluruh elemen masyarakat—dari aparat pemerintahan hingga perangkat kemasyarakatan—untuk lebih aktif mengawasi dan melindungi anak-anak di lingkungan masing-masing. Peringatan Hari Anak Nasional disebutnya menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif dan responsif. (ian/aim)
