MALANG POSCO MEDIA- MALANG- Seabrek kebutuhan pelaporan yang wajib dipenuhi pemerintah daerah (pemda) berdampak pada tingginya porsi waktu kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk rutinitas administratif.
Solusi kolaboratif terhadap isu tersebut menjadi salah satu poin bahasan yang didorong Pemkot Malang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)Tahun 2023 di Makassar, 10 hingga 14 Juli 2023. Ini ditegaskan Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji usai penutupan Rakernas XVI APEKSI.
“Dalam setahun, ada berbagai laporan yang harus dipenuhi. Ada LKPJ, LPPD, SPM, SAKIP dan RB, LHE, dan banyak lagi laporan tingkat kota maupun sektoral per urusan pemerintahan. Ini rutinitas yang makan waktu signifikan. Maka harus ada solusi bersama,” beber Sutiaji.
Menurutnya realisasi komitmen para pihak untuk mengintegrasikan data dan proses bisnislah yang mampu membuka peluang melakukan simplifikasi berbagai pelaporan. Sehingga alih-alih terkuras untuk rutinitas, waktu kerja ASN dapat makin dioptimalkan untuk membenahi pelayanan publik dan kontinu berinovasi di tengah tantangan masa kini.
“Ini tentu selaras dengan amanat pak Presiden agar reformasi birokrasi tidak berkutat pada tumpukan kertas, tapi lebih fokus pada dampaknya untuk masyarakat,” terang Sutiaji. Sejalan dengan hal tersebut, Pemkot Malang juga tengah menyiapkan instrumen daerah untuk merespons penerapan sistem kerja pascapenyederhanaan birokrasi.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Suhajar Diantoro yang sekaligus mewakili Presiden RI Joko Widodo menyampaikan arahan langsungnya untuk seluruh Wali Kota yang hadir dalam Rakernas APEKSI ke XVI tersebut. Dia menjelaskan sejumlah isu penting untuk diperhatikan para Wali Kota dan Asosiasi Pemerintah yang hadir.
Termasuk penguatan kolaborasi serta penguatan ekosistem berbasis smart city. Diharapkan, hasil dari pertemuan ini akan mendorong terwujudnya pembangunan kota yang lebih baik, yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (ica/mar)
