MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Ketepatan sasaran penerima bantuan sosial (bansos) menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Saat ini, Pemkot tengah mengebut proses sinkronisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah resmi beralih dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Langkah ini bukan tanpa alasan. Dari hasil pengecekan awal, ditemukan sekitar 11 persen data yang tidak sinkron antara kedua sistem tersebut. Untuk memastikan validitas data, Pemkot mengumpulkan seluruh lurah, camat, Pendamping Keluarga Harapan (PKH), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kota Malang, dalam kegiatan penguatan dan peningkatan akurasi data DTSEN di Hotel Ijen Suites, Rabu (8/10) kemarin.
“Dengan DTSEN, data akan jauh lebih akurat dan lintas sektor. Harapannya, penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Dua hari ini kami detailkan bersama seluruh jajaran,” terang Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, usai membuka kegiatan tersebut.
Wahyu menambahkan, penguatan data DTSEN ini nantinya juga akan diselaraskan dengan basis data PDKTSAM milik Pemkot Malang. Langkah tersebut diambil untuk memperkuat keabsahan data warga penerima manfaat.
“Alhamdulillah, Kota Malang termasuk yang terbaik dalam hal keabsahan data dibanding daerah lain. Kami mengikutsertakan PDKTSAM dan rutin melakukan verifikasi di lapangan,” ujarnya.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menjelaskan bahwa selama peralihan dari DTKS ke DTSEN, memang ditemukan sekitar 11 persen data yang tidak cocok. Dalam sistem DTSEN, masyarakat tergolong dalam lima desil, dari yang paling miskin hingga rentan.
“Desil 1 itu kategori miskin ekstrem, Desil 2 miskin, sedangkan Desil 3 sampai Desil 5 tergolong rentan. Dari hasil pemadanan, ada sekitar 11 persen warga yang sebelumnya masuk DTKS, tetapi ternyata tidak masuk di desil 1 sampai 5 ini,” beber Donny.
Untuk memastikan data selalu mutakhir, Dinsos juga rutin menggelar musyawarah kelurahan (Musykel) dengan melibatkan RT, RW, dan lurah. Semua data hasil pemutakhiran dikirim melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial.
“Kami tetap turun langsung mengasesmen kondisi warga. Jadi bansos tidak hanya berdasarkan data, tapi juga hasil pengecekan lapangan,” pungkasnya. (ian/aim)
