MALANG POSCO MEDIA, MALANG – DPRD Kota Malang memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha. Jika disahkan, regulasi ini akan menggelontorkan dana sebesar Rp 35 miliar secara bertahap mulai tahun 2026.
Langkah ini ditujukan untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendukung program keuangan berbasis komunitas di tingkat RT dan RW. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto, Senin (19/5).
“Pembahasan bersama Pansus sudah tuntas. Sekarang tinggal menunggu fasilitasi dari Biro Hukum Pemprov Jatim. Target kami, perda ini bisa disahkan sebelum akhir tahun,” ujar Eko.
Skema penyertaan modal yang dirancang bersifat multiyears, yakni maksimal Rp 7 miliar per tahun selama lima tahun. Namun, penyaluran dana akan disesuaikan dengan kesiapan internal BPR.
“Kalau di tahun pertama BPR hanya mampu menyerap Rp 5 miliar, maka sisanya bisa dialihkan ke tahun berikutnya,” jelasnya.
Menurut Eko, penyertaan modal ini merupakan inisiatif Pemkot Malang untuk memperkuat peran BPR Tugu Artha sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, terutama dengan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Saat ini, baru sekitar 100 nasabah UMKM yang terlayani oleh BPR Tugu Artha. Dengan tambahan modal tersebut, jangkauan layanan diharapkan bisa meningkat secara signifikan. Selain itu, BPR juga diarahkan menjadi mitra strategis perangkat lingkungan seperti RT dan RW, dalam pengelolaan insentif maupun penyaluran program kredit ringan.
“Non-Performing Loan (NPL)-nya masih dalam batas aman, dan manajemen BPR juga cukup solid,” tambahnya.
Eko menegaskan, percepatan pengesahan perda menjadi kunci agar manfaat penyertaan modal ini segera dirasakan oleh masyarakat.
“BPR Tugu Artha harus menjadi lembaga keuangan yang kokoh secara struktur, tapi tetap dekat dengan rakyat. Ini bukti nyata kehadiran negara dalam menopang ekonomi akar rumput,” pungkasnya. (mar/aim)
