MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pelaksanaan Pilkada serentak pada Rabu (27/11). tinggal beberapa hari lagi. Dengan dinamika yang ada, sejumlah pemuda lintas agama di Malang Raya bersama jejaring PARA Syndicate di Malang Raya menyatakan sikap bersama untuk mendesakkan tegaknya netralitas aparat negara dan pemerintahan di Pilkada 2024. Deklarasi pernyataan sikap itu digelar di Kafe Kawisari, Sabtu (23/11) sore.
Pegiat Pemilu dan Demokrasi PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengaku pihaknya prihatin sebab di beberapa daerah yang menjadi simpul dan magnet pilkada, terjadi kontestasi atau pertarungan dari figur bayangan dari elit politik. Yang disayangkan adalah, pejabat negara ternyata sampai condong dan mendukung salah satu Paslon.
“Kalau seorang mantan presiden, sah sah saja karena sudah tidak menjabat, tapi kalau pejabat negara ternyata mendukung paslon tertentu, itu sudah keluar dari azas kepatutan. Jadi praktiknya jauh panggang dari api. Kepala daerah, aparat, menteri bahkan presiden sendiri memberikan contoh bagaimana presiden mestinya milik seluruh golongan, tapi justru hari ini punya sikap imparsial mendukung salah satu Paslon. Mari kita sudahi,” tegas Ari.
Oleh karena itu, ia bersama dengan pemuda lintas agama, seperti dari Pemuda Katolik (Anselmus Haryo), Roni Mustofa (Muslim), Robi T (Hindu), Ali Santoso (Kapitayan), Dedi Kusuma (Peradah), Husnul Hakim (Ansor), Valentinus Andika Krisna (Pemuda Katolik), Rolis Barson Sembiring (Kristen); menyatakan sikapnya bersama melalui deklarasi.
Dalam deklarasi itu, mereka mendesak sikap kenegarawanan dari Presiden/Wakil Presiden, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Pj Kelapa Daerah bersama seluruh jajaran aparat negara dan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah untuk menjamin hadirnya netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Kemudian, juga mendesak sikap kenegarawanan pimpinan Partai Politik dan segenap elite politik serta para tokoh politik di nasional dan di daerah untuk memberikan teladan dan contoh hidup dalam sikap berpolitik dan bernegara yang mengutamakan kepentingan umum (bersama,red) daripada kepentingan sempit yang menghalalkan segala cara dengan mengabaikan prinsip etika dan moral serta prinsip kepatutan untuk mencapai tujuan politik kekuasaan.
“Kami mengutuk penggunaan cara-cara berpolitik berdimensi kekasaran dan kebrutalan yang merusak akal sehat dan menghancurkan persaudaraan sejati sesama anak bangsa,” ujar Anselmus Haryo yang sekaligus merupakan Koordinator Pemuda Lintas Agama tersebut.
Selain itu, juga mendesak sikap kenegarawanan penyelenggara Pemilu yakni KPU RI dan Bawaslu RI dari pusat sampai ke daerah (KPUD Provinsi, Bawaslu Provinsi serta KPUD Kota/Kabupaten, Bawaslu Kota/Kabupaten) bersama perangkat panitia pemilihan dan pengawas pemilu di tingkat lokal yaitu PPK, PPS, KPPS dan Panwas untuk betul-betul tegas memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung damai secara demokratis dan berintegritas.
Dengan menjunjung tinggi azas luber dan jurdil serta prinsip netralitas yang bebas dari campur tangan politik kekuasaan dan politik uang.
“Demikian deklarasi ini kami suarakan kepada publik sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kami sebagai warga negara terhadap proses demokrasi elektoral di Republik tercinta,” tutupnya. (ian/nug)
