MALANG POSCO MEDIA- Harga BBM bersubsidi, pertalite dan solar sudah naik sejak Sabtu (3/9) lalu. Namun janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tak kunjung pasti di daerah. Salah satunya Malang Raya.
Kantor Pos Malang yang menjadi tempat pencairan BLT belum bisa memberi kepastian. Deputi Eksekutif General Manager Kantor Pos Malang Syafrizal mengatakan pihaknya belum mendapat petunjuk teknis (jukni) mengenai pelaksanaan pencairan atau pendistribusian BLT. “Sampai sekarang belum,” katanya, Minggu (4/9) kemarin.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM, Sabtu (3/9) lalu. Menurutnya, pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat dari kenaikan harga minyak dunia melalui subsidi BBM. Namun Presiden Jokowi menyebut kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat.
“Dari Rp152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun, dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi,” kata Presiden Jokowi saat mengumumkan alasan menaikan harga BBM seperti dilansir dari https://www.presidenri.go.id.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan menyalurkan bantuan yang lebih tepat sasaran. Yakni melalui BLT BBM yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu.
“BLT BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan,” jelas Presiden Jokowi.
Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk bantuan subsidi upah yang diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Jumlahnya Rp 600 ribu.
Namun kenyataannya kepastian pencairan BLT subsidi BBM tak kunjung pasti di Malang Raya. Selain Kantor Pos Malang yang belum terima juknis hingga Minggu (4/9) kemarin, pemda di Malang Raya juga mengalami hal yang sama. Belum terima juknis pencairan BLT.
Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang Peni Indriani menegaskan belum mendapatkan instruksi atau kepastian waktu pencairan BLT. “Kita belum tahu kapannya,” tegas Peni saat dikonfirmasi Malang Posco Media Minggu (4/9) kemarin.
Meski begitu ia menjelaskan Pemkot Malang khususnya Dinsos P3AP2KB tidak memiliki instruksi lain selain memastikan data penerima manfaat.
Nantinya untuk pencairan BLT, seperti biasa pemerintah pusat akan memberi data penerima BLT. Kemudian pelaksanannya Kantor Pos Indonesia.
“Data semua given (diterimakan) dari pusat. Pelaksananya kantor pos,” tegas Peni.
Sebelumnya diketahui, Dinsos P3AP2KB Kota Malang mencatat sebanyak 10. 357 keluarga yang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah tersebut kemungkinan penerima BLT BBM sebesar Rp 150 ribu sebanyak empat kali.
Pemkab Malang juga begitu. Wakil Bupati Malang Drs H Didik Gatot Subroto mengaku pihaknya belum menerima petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pencairan BLT.
Menurut Didik, skema anggaran sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo ada dua. Yaitu dibiayai full menggunakan anggaran pemerintah pusat, atau ditangani daerah. Salah satunya menggunakan anggaran Dana Desa (DD).
Kendati demikian, Pemkab Malang tidak mau buru-buru. Terlebih penggunaan DD. “Kalau menggunakan DD, maka harus dihitung secara rinci. Tidak bisa langsung diberikan,’’ ungkapnya.
Berbeda dengan menggunakan anggaran pusat, pencairannya melalui Kantor Pos. “Makanya kami masih menunggu juklak dan juknisnya untuk pencairan BLT BBM. Kami minta masyarakat sabar,” kata dia.
Pemkot Batu pun belum mendapat kepastian pencairan BLT BBM.
Meski begitu Dinas Sosial Kota Batu sudah siap terkait proses pelaksanaan penyaluran bantuan. Hal itu disampaikan Kepala Dinsos Kota Batu, Ririk Mashuri.
“Terkait BLT BBM kami belum dapat kabar secara legal formal. Meski begitu kami sudah ambil langkah dengan mengumpulkan 24 pekerja sosial masyarakat (PSM) dan pengolahan data di 24 desa dan kelurahan serta melakukan cek DTKS untuk Kota Batu,” ujar Ririk kepada Malang Posco Media.
Penyalurannya dilakukan Kantor Pos. Dari hasil pembahasan sementara Dinsos, Kantor Pos dan Polres Batu untuk kepastian masih menunggu pusat.
“Kalau untuk data, mengacu kemarin ada sekitar 8.960 orang yang dapat. Ini dari DTKS penyaluran subsidi migor. Setelah nanti juknis dan juklak sudah pasti pembagian akan dilakukan di 24 kantor desa kelurahan,” bebernya.
Ririk menambahkan bantuan itu belum termasuk data pekerja dan pelaku transportasi. Untuk lebih jelasnya lagi kami masih tunggu juklak juknis dari pusat. Diperkirakan akan turun paling lama tiga hari antara Senin (5/9) hingga Rabu (7/9),” pungkasnya. (ica/ira/eri/van)
