MALANG POSCO MEDIA – Kesehatan memang utama. Pelayanan dan akses kesehatan bagi masyarakat lebih utama. Pemkot Malang dan Pemkot Batu sukses mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC). Kota Malang meraih penghargaan UHC kategori madya, sedangkan Kota Batu meraih penghargaan UHC kategori utama.
Penghargaan ini diterima karena Pemkot Malang dan Pemkot Batu memastikan dan menjamin 95 persen warganya tercover Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi yang tidak mampu. Penghargaan ini tak serta merta membuat urusan kesehatan masyarakat ke depannya selesai.
Justru penghargaan ini diberikan untuk semakin memacu pemerintah daerah memperluas jangkauan dan jaminan akses kesehatan bagi masyarakat lebih luas lagi. Karena faktanya di lapangan, seringkali pelayanan kesehatan menjadi persoalan serius yang harus terus dikawal dengan baik.
Kalau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga tidak mampu sudah berhasil capaiannya, maka selanjutnya bagaimana evaluasi terhadap akses pelayanan kesehatannnya. Jangan sampai JKN sudah bisa memenuhi target, namun pada kenyataannya pelayanan kesehatan bagi masyarakat justru sebaliknya.
Karena terkait pelayanan kesehatan, maka iuran kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah juga harus berjalan lancar. Jangan sampai terjadi miss antara Pemerintah Daerah dengan BPJS. Termasuk dengan rumah sakit dimana pelayanan kesehatan bagi peserta JKN diberikan. Apapun yang terkait dengan dana, semuanya harus jelas, transparan dan tanpa persoalan.
Karena bila iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) mengalami masalah, pasti akan berdampak pada pelayanan kesehatan secara keseluruhan. BPJS tidak bisa mencover pembiayaan peserta JKN sehingga pembayaran ke Rumah Sakit juga akan terganggu. Kondisi ini juga yang perlu menjadi evaluasi dan kontrol bersama agar akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat berjalan sempurna.
Para kepala daerah juga harus mengingat pesan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang hadir saat UHC Awards. Setidaknya Wapres Ma’ruf meminta ada tiga hal yang perlu dimaksimalkan. Pertama memperluas jangkauan kepesertaan JKN. Kedua, gunakan pendekatan yang efektif dan solutif bagi masyarakat yang belum menjalankan kewajiban iurannya. Dan ketiga, pastikan adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan kesehatan.
Monitoring dan evaluasi inilah yang penting dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tak dikehendaki bersama. Penghargaan memang penting. Namun yang lebih penting adalah memastikan tidak ada lagi persoalan terkait dengan akses dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat peserta JKN.(*)
