MALANG POSCO MEDIA – Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak negara kita, Indonesia. Ini jangan ditepuktangani. Kata Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). Penegasan yang disampaikan Jokowi ini bukan hanya menyedihkan, tapi juga menusuk hati nurani masyarakat Indonesia. Betapa tidak, pelaku tindak korupsi bukan masyarakat biasa. Tapi para pejabat yang punya kedudukan tinggi. Bahkan Ketua KPK sebelumnya Firli Bahuri juga ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Betapa tidak hancur lebur kepercayaan masyarakat melihat kenyataan pimpinan lembaga anti rasuah, yang seharusnya memberantas korupsi justru terlibat tindak kejahatan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ini jelas-jelas memalukan institusi KPK dan juga harkat dan martabat bangsa Indonesia yang dikenal antikorupsi.
Disaat semua stakeholder diinstruksikan memerangi tindakan korupsi di level terkecil, namun yang di pusat justru memberikan contoh buruk. Tindakan koruptif itu justru dilakukan dengan terang-terangan. Ketua KPK Nawawi Pamolango ada tiga kasus korupsi yang dibongkar akibat flexing alias pamer harta kekayaan.
Akibat flexing itulah akhirnya terbongkar bahwa harta kekayaan pejabat terkait akibat melakukan tindakan korupsi. Dan korupsinya bukan kelas teri, tapi sudah kelas kakap. Tempat bekerjanya di instansi Direktoral Jenderal Pajak dan dua lagi bekerja di Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Sepanjang tahun 2004-2022, Presiden Jokowi mencatat ratusan pejabat yang tersandung kasus korupsi. Yakni 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota, 31 hakim termasuk hakim konstitusi, serta delapan komisioner di antaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY. Selain itu, tercatat 415 pejabat dari sektor swasta dan birokrat yang juga dihukum karena korupsi.
Fakta ini tentu sangat miris. Mental korup di semua lini harus diberantas. Pola hidup mewah yang mendorong tindakan korup harus dihilangkan. Segala fasilitas mewah yang diberikan kepada para pejabat, idealnya juga perlu ditinjau ulang. Sebab fasilitas-fasilitas inilah yang membuat tindakan koruptif bisa makin meraja lela.
Seberat apapun perang melawan korupsi di semua lini harus dilakukan. Kalau semakin diperangi semakin banyak pelaku korupsi, maka itu adalah tantangan nyata. Bahwa perilaku koruptif harus terus diperangi sampai mati. Ibarat penyakit, tindakan korupsi memang bukan penyakit menular. Tapi korupsi juga bisa menulari yang lainnya, dengan pola dan tindakan yang berbeda. Tak hanya di pusat tapi juga di daerah. Para penegak hukum jangan sampai kalah dengan para koruptor. Satu ditangkap, yang lainya mencari celah rapi agar tak terendus. Begitu seterusnya. Modus operandinya makin canggih dan makin rapi. Karena itu, memerangi korupsi tak boleh berhenti. Perilaku korupsi baru berhenti kalau sudah mati.(*)
