MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Penanganan masalah stunting menjadi perhatian serius Pemkot Malang. Untuk mempercepat penanganannya, pemerintah akan memaksimalkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Malang yang baru saja dibentuk dengan melibatkan peran serta maksimal semua sektor.
Dari jajaran Pemkot Malang, ada Dinas Sosial P3AP2KB, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain dari lingkungan Pemkot Malang, juga ada sektor lain seperti Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kodim 0833, Polresta Malang Kota hingga Kementerian Agama Kota Malang.
“Tentu sesuai dengan tusi masing-masing. Kajari tusi bagaimana kalau ada penyelewengan, Dandim berkaitan ketahanan pangan, Pengadilan Negeri hasilnya apakah ada penyelewengan, Polres juga demikian. Makanya ini memang kita giatkan karena secara nasional Indonesia masih dibawah standar WHO yang sebesar 20 persen, Indonesia 23 persen. Sehingga terus dikuatkan,” jelas Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji.
Menurut Sutiaji kondisi stunting Kota Malang yang kini berada di angka 9,9 persen mestinya masih bisa turun lagi hingga diharapkan bisa zero stunting. Penanganannya harus dilakukan sedini mungkin.
“Panjang penyebabnya. Ada yang nikah kebobolan akhirnya tidak siap. Bagaimana harus mengontrol anak, imunisasi, gizi dan seterusnya. Bukan hanya gizi saja, yang banyak masalah mulai sejak dari kandungan,” tutur Sutiaji.
“Maka agar zero stunting, perlu dilakukan bersama, tidak hanya satu OPD saja tapi keseluruhan,” sambungnya.
Ketua TPPS Kota Malang, yang juga sekaligus Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko menambahkan, sejak diputuskan adanya TPPS Kota Malang sesuai SK Wali Kota Malang pada akhir Maret kemarin, pihaknya langsung bergerak cepat. Tujuannya tentu agar menekan stunting.
“Ini langsung gerak semuanya. Tim audit stunting sudah bergerak, tim pendamping keluarga juga bergerak di wilayah-wilayah kelurahan RT/RW, tentu kita akan berupaya menekan angka stunting,” tegasnya. (ian/aim)
