MALANG POSCO MEDIA, MALANG-Pemerataan jaringan internet menjadi fokus utama dalam mendorong percepatan transformasi digital dan reformasi birokrasi. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur serta para pemangku kepentingan terus berupaya menuntaskan persoalan wilayah blank spot yang masih ada di Jawa Timur.
Dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Coverage dan Kapasitas Internet Jawa Timur yang digelar di Grand Mercure Malang Mirama, Kamis (19/6), terungkap bahwa setidaknya masih terdapat 43 wilayah yang belum terjangkau jaringan internet.
“Transformasi digital harus segera kita wujudkan. Di Jawa Timur masih ada kesenjangan area coverage jaringan internet, hal inilah yang harus kita segera tuntaskan dengan sinergi bersama para pihak yang terkait dengan penyediaan jaringan dan juga pemerintah daerah di Jawa Timur,” kata Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto.
Ia menegaskan, keberhasilan transformasi digital harus ditopang dengan kebijakan regulasi yang terintegrasi antara pusat dan daerah. Pasalnya, masih ditemukan perbedaan aturan antar pemerintah kabupaten/kota yang menghambat percepatan infrastruktur jaringan.
“Di Jawa Timur sudah ada road map untuk menuntaskan area blank spot di seluruh wilayah Jawa Timur yang ada di 43 wilayah,” terangnya.
Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menjelaskan bahwa dari 43 wilayah tersebut, sebagian besar merupakan desa yang terletak di daerah pegunungan. Beberapa desa bahkan hanya memiliki sebagian dusun yang tersambung jaringan, sementara sisanya benar-benar tidak terjangkau sinyal.
“Kami juga masih perlu mengkoordinasikan ini kembali dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan apakah daerah yang dimaksud benar-benar sebagai blank spot atau dapat dikatakan tidak ada layanan internet sama sekali,” ujar Sherlita.
Sebagai upaya percepatan, Diskominfo Jatim menggandeng penyedia layanan internet (provider), dengan prioritas utama menyasar wilayah-wilayah penting seperti sekolah dan fasilitas layanan kesehatan. Begitu juga dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk penguatan regulasinya. (aim)
