Dibikin Akses Nyaman Terkoneksi
Anggarannya Diusulkan di PAK APBD 2022
MALANG POSCO MEDIA-Kerja kerjas paro kedua tahun 2022. APBD Kota Malang tahun 2022 diusulkan bertambah. Jumlahnya sekitar Rp 14 miliar. Di antaranya untuk koneksikan Kayutangan dengan Kawasan Dewan Kesenian Malang (DKM) hingga Alun-Alun dan Stasiun Kota Baru. (baca grafis di Koran Malang Posco Media)
Itu merupakan usulan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2022 Kota Malang. Rencana tambahan anggaran sebanyak Rp 14 miliar itu digunakan untuk beberapa pekerjaan infrastruktur. Salah satunya mempercantik koridor Kayutangan. Selain itu penanganan jalan-rusak hingga akhir 2022.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Malang Drs H Sutiaji usai menyampaikan Nota Pengantar Wali Kota Malang tentang Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (RPKUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPPAS) APBD 2022, Senin (1/8) kemarin di DPRD Kota Malang.
“Penambahan anggaran ini salah satu di antaranya untuk DKM (kawasan Dewan Kesenian Malang) nanti di sana akan kita buka. Agar bisa menjadi satu lingkaran kawasan Koridor Kayutangan,” jelas Sutiaji saat dikonfirmasi proyek tambahan apa yang akan dilakukan pasca perubahan anggaran.
Lebih lanjut ia menjelaskan kawasan DKM kini masih tertutup dan belum terkoneksi dengan Koridor Kayutangan. Nantinya kawasan DKM akan dibuat terkoneksi dengan Koridor Kayutangan.
Praktisnya warga yang berkunjung ke Koridor Kayutangan bisa mengakses kawasan DKM dan sebaliknya. Sutiaji mengatakan kawasan DKM akan dibuat menjadi satu lingkup lingkaran dengan Koridor Kayutangan.
“Nanti dari Kayutangan gampang bisa geser ke DKM, dari DKM orang bisa terus jalan ke Alun-Alun Bunder (Alun-Alun Tugu) terus bisa ke Stasiun (menuju Stasiun Kotabaru Malang). Rencananya seperti itu,” tegas orang pertama di Pemkot Malang ini.
Saat ditanya berapa pastinya anggaran yang dibutuhkan untuk mempercantik kawasan Kayutangan itu, ia belum merinci detail. Hanya saja usulan penambahan Rp 14 miliar pada PAK APBD 2022 ini memprioritaskan pembangunan infrastrutur salah satunya untuk Kawasan Kayutangan.
Meski begitu ia mengatakan tambahan anggaran di PAK APBD 2022 ini bukan untuk kawasan Kayutangan saja. Sebagian lagi akan digunakan untuk pekerjaan infrastruktur lainnya.
Yakni penanganan jalan-jalan berlubang atau rusak yang masih tersisa di Kota Malang. Sutiaji mengungkapkan di akhir 2022 nanti, Pemkot Malang menargetkan tidak ada satupun jalan yang berlubang di Kota Malang.
“Sebenarnya untuk penanganan jalan itu kita butuh Rp 350-an miliar jika dihitung keseluruhan. Tapi dalam PAK ini sebagian saja. Nanti dianggarkan lagi bertahap di tahun depannya,” ungkapnya.
Sutiaji menjelaskan pula bahwa pembiayaan operasional Malang Creative Center (MCC) pun juga termasuk di dalam komponen anggaran yang disiapkan di PAK 2022 ini.
Selain pekerjaan infrastruktur, penambahan anggaran di PAK juga difokuskan untuk sektor Belanja Operasional. Yakni gaji PNS dan PPPK yang baru di rekrut tahun lalu oleh Pemkot Malang. Tambahan pegawai baru di lingkungan Pemkot Malang ini juga menambah beban anggaran.
Dikatakan Sutiaji terdapat tambahan kurang lebih 1.200 ASN dan PPPK yang kini aktif bertugas di Pemkot Malang. Penambahan anggaran juga digunakan untuk biaya BPJS Kesehatan masing-masing pegawai baru tersebut.
Selain itu terdapat juga perubahan target di sektor pendapatan. Hanya saja sektor pendapatan tidak diproyeksikan naik siginfikan. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya diproyeksikan naik sebesar 0,56 persen atau setara Rp 4,2 miliar.
“PAD memang tidak proyeksi naik. Karena ada beberapa berupa kenaikan tarif pajak yang baru bisa diimplementasikan tahun depan. Seperti NJOP dan Pajak Reklame,” tegas Sutiaji.
Menanggapi ini, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika SE MM mengungkapkan usulan perubahan anggaran keuangan ini harus difokuskan pada proyek penting dan substansial. Proyek infrastruktur yang akan dikerjakan juga harus memberi manfaat.
Made mengungkapkan dalam satu hingga dua pekan kedepan, tiap komisi akan diminta merinci usulan penambahan anggaran tersebut.
“Selintas memang ada beberapa proyek yang akan dikerjakan sampai 2022 berakhir. Tetapi kita telaah lagi dalam minggu ini, dan akan langsung hearing dengan masing-masing perangkat daerah. Jangan sampai ada yang lebih penting tapi malah tidak dianggarkan,” tegas Made.
Ia menargetkan pembahasan Perubahan KUA PPAS 2022 dan PAK APBD 2022 selesai pertengahan Agustus. Agar pembahasan RAPBD 2023 segera dimulai. (ica/van)
