MALANG POSCO MEDIA- Proses penentuan calon Penjabat (Pj) Wali Kota Batu cukup panjang. Persaingannya bakal ketat, tergantung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai penentu akhir. Di sisi lain, kewenangan Pj wali kota memiliki sejumlah batasan.
Selain DPRD Kota Batu mengusulkan tiga nama, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga akan mengusulkan tiga nama. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun menyiapkan tiga calon Pj. Dengan demikian maka terdapat sembilan nama yang akan dipertimbangkan oleh Mendagri Tito Karnavian sebagai Pj Wali Kota Batu.
Karena itulah Dr Hudiyono M.Si, salah satu dari tiga nama yang diusulkan DPRD Kota Batu menganggap proses penentuan Pj Wali Kota Batu masih panjang. ‘’Perjuangan masih panjang,’’ tandas Kadis Kominfo Jatim itu kepada Malang Posco Media di kantornya, Jumat (18/11) kemarin.
Apalagi tiga nama calon Pj Wali Kota Batu yang diajukan DPRD Kota Batu sifatnya belum final. Dikatakan Hudiyono, untuk menduduki kursi Pj Wali Kota Batu setidakanya harus bersaing dengan nama lain. Sesuai arahan Surat Menteri Dalam Negeri bahwa penunjukkan Pj Wali Kota Batu usulannya tidak cukup dari DPRD Kota Batu saja.
Sebaliknya lanjut dia, pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Jatim juga memiliki kewenangan mengusulkan tiga nama calon Pj Wali Kota Batu. Kemudian pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri juga berhak mengusulkan tiga nama Pj Wali Kota Batu.
‘’Totalnya ada sembilan nama calon Pj Wali Kota Batu. Kita juga belum tahu siapa tiga nama yang akan diusulkan Pemprov Jatim dan siapa tiga nama yang akan diusulkan Mendagri. Jadi, perjuangan masih panjang,’’ jelas Hudiyono, yang juga mantan Pj Bupati Sidoarjo selama 120 hari itu.
Dihubungi terpisah, Kabiro Pemerintahan Pemprov Jatim Marbun Jempin SH MH menyebutkan tiga nama calon Pj Wali Kota Batu yang ditetapkan DPRD Kota Batu langsung diusulkan ke Mendagri.
‘’Langsung. Langsung ke pusat. Tidak perlu ke sini (Pemprov Jatim). Kenapa, karena ketentuan (Surat Mendagri) yang baru memang begitu,’’ kata Jempin.
Mantan Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim ini mengatakan
tindak lanjut usulan DPRD Kota Batu masih menunggu usulan tiga nama calon Pj Wali Kota Batu yang ditentukan Gubernur Jatim. Setelah itu juga langsung diserahkan ke Mendagri dan baru akan diproses jika Mendagri sudah menentukan tiga nama calon Pj Wali Kota Batu.
‘’Kalau sudah lengkap, ada sembilan nama calon yang diusulkan dari Batu, dari Gubernur dan dari Mendagri, baru diproses. Dari nama itu, siapa yang akan dipilih sepenuhnya tergantung pak Mendagri,’’ rincinya.
Ditanya kapan tiga nama calon Pj Wali Kota Batu versi Pemprov Jatim akan diketahui, Jempin menyebut belum ada kabar pasti. Sebab, semua itu menjadi kewenangan mutlak Gubernur Jatim.
‘’Wah, kalau itu tidak tahu. Dan sampai hari ini kita belum ada petunjuk apapun dari Bu Gubernur,’’ kata Jempin.
Sementara itu DPRD Kota Batu telah memastikan berkas hasil rapat paripurna usulan nama calon Pj Wali Kota Batu ke Gubernur Jatim dan Kemendagri Jumat (18/11) kemarin. Hal itu ditegaskan Sekretaris DPRD Kota Batu Endro Wahyudi.
“Saat ini tinggal menunggu pengumuman dari Kemendagri siapa yang dipilih sebagai Pj Wali Kota,” ujar Endro.
Dia mengatakan sekarang tinggal menunggu dari Kemendagri. Namun sebelum surat penunjukkan Pj Wali Kota Batu turun, pihaknya telah menyiapkan serah terima Pj Wali Kota pada 27 Desember. “Tepat di tanggal masa jabatan Wali Kota Batu dan Wawali Kota Batu berakhir,” bebernya.
Pakar pemerintahan beranggapan pemilihan Pj wali kota maupun bupati bisa menjadi kesempatan pemerintah pusat melancarkan implementasi kebijakannya lebih baik. Terlebih Kemendagri merupakan pihak yang memiliki kuasa terakhir menentukan siapa Pj wali kota maupun bupati.
Hal itu dijelaskan pakar Ilmu Pemerintahan UMM Dr Asep Nurjaman MSi kepada Malang Posco Media, Jumat (18/11) kemarin.
“Sebenarnya sudah jelas aturannya untuk pemilihan Pj wali kota atau bupati. Bisa dilihat di UU No 10 Tahun 2016 tentang pemilihan bupati dan wali kota,” jelasnya.
Dari aturan tersebut bisa dilihat, apa saja nanti wewenang dari Pj wali kota. Yang utama melanjutkan kebijakan. Terutama dari pemerintah pusat. Karena Pj wali kota tidak boleh mengambil kebijakan strategis.
“Jadi konstruksinya akan kembali seperti zaman dulu. Instansi kebijakannya vertikal ke atas. Karena apapun kebijakan yang mau dibuat Pj ini harus berkoordinasi dengan wewenang di atasnya. Fi aturannya begitu,” ungkap dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM ini.
Inilah mengapa pemilihan Pj akan menguntungkan pemerintah pusat. Karena kebijakan yang hendak diteruskan ke daerah-daerah tidak akan menemui hambatan politik. Di sinilah dapat dilihat otonomi daerah akan sedikit berkurang untuk urusan kebijakan.
Karena itu pula peluang pejabat yang akan menduduki Pj Wali Kota Batu akan lebih besar tidak berasal dari pejabat wilayah daerah itu sendiri.
“Sehingga, partai politik yang dalam tanda kutip ada didalam dewan (DPRD) melalui fraksi, besar kemungkinan tidak bisa memberi kontribusi besar, selain mengusulkan nama. Terlebih nanti dalam konteks penentuan akhir,” pungkas mantan Dekan FISIP UMM ini.
Ditemui secara terpisah, Sekda Kabupaten Malang Dr Ir wahyu Hidayat MM mengaku kaget saat namanya disebut menjadi salah satu calon Pj Wali Kota Batu. Hal ini diungkapkan Wahyu saat ditemui usai mengikuti Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jumat (18/11) kemarin.
Wahyu mengatakan tidak menyangka namanya disebut sebagai Pj Wali Kota Batu.“Terus terang kaget. Sama sekali tidak menyangka,’’ katanya.
Namun demikian, Wahyu tidak menampik jika sebelumnya ada beberapa anggota DPRD Kota Batu yang melakukan komunikasi dengan dirinya.
“Iya, ada komukasi. Tapi saya tidak menyangka kalau kemudian nama saya disebut. Terus terang saya kaget,’’ tambahnya.
Wahyu tak ingin menanggapi lebih jauh soal dirinya dicalonkan sebagai Pj Waki Kota Batu. Termasuk saat Malang Posco Media menanyakan kesiapannya jika ditunjuk sebagai Pj Wali Kota Batu.
“Itu masih panjang. Saya tidak mau berkomentar dulu. Yang jelas kami fokus dulu saat ini, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,’’ pungkasnya. (has/eri/ica/ira/van)
