MALANG POSCO MEDIA– Keseriusan Kota Malang dalam mengakselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk layanan publik yang semakin baik berbuah manis. Untuk pertama kalinya, Kota Malang menerima penghargaan Digital Government Award (DGA) 2024. Juga masuk 10 Terbaik Penerapan SPBE pada Kategori Pemerintah Kota yang diserahkan dalam acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5) kemarin.
Atas kinerja SPBE Kota Malang, Pj Wali Kota Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM menyampaikan apresiasi dan komitmennya untuk terus mendorong digitalisasi dan keterpaduan layanan publik.
“Ini merupakan apresiasi dan wujud nyata yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Malang. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, aplikasi-aplikasi yang ada kita integrasikan, sehingga jika tahun 2022 lalu indeks SPBE kita hanya 2,60, tahun 2023 kemarin Alhamdulillah di 3,82, ini meningkat signifikan,” beber Wahyu.
Melesatnya kinerja digital Kota Malang lahir dari kerja keras seluruh jajaran yang berbenah dalam berbagai domain SPBE. Mulai dari aspek kebijakan lewat penetapan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 8 Tahun 2023 tentang SPBE, juga penetapan Arsitektur, Peta Rencana dan manajemen Tim SPBE.
Berikutnya dalam infrastruktur digital, seluruh perkantoran pemerintah, berbagai ruang publik, daya tarik wisata dan bahkan 552 titik di RW se-Kota Malang telah disediakan akses internet oleh Pemkot Malang. Termasuk pula layanan 326 titik CCTV publik dan tentunya pemanfaatan berbagai aplikasi layanan digital.
Seperti aplikasi Siapel Tegas (Administrasi Kependudukan), aplikasi Si-Izol (Perizinan dan Non Perizinan Daerah), aplikasi pajak daerah, aplikasi Sambat (pengaduan) yang terintegrasi dengan SP4N LAPOR, dan layanan kedaruratan 112.
Kesemuanya dalam waktu dekat dihadirkan dalam satu platform tunggal layanan yang kini sedang dibangun Pemerintah Kota Malang. “Harapannya dengan penghargaan dan apresiasi (DGA 2024) ini, memacu pelayanan digital di Kota Malang lebih baik lagi,” kata Wahyu.
Sementara itu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam arahannya menekankan pentingnya semangat keterpaduan layanan yang harus menjadi cara-cara baru meninggalkan budaya satu inovasi satu aplikasi yang mengakibatkan ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintahan.
“Kehadiran birokrasi harusnya melayani, bukan mempersulit atau menghambat. Sehingga tolok ukurnya adalah kepuasan masyarakat, kemudahan urusan masyarakat. Bagaimana bisa tercapai kalau ada 27 ribu aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi dan bahkan tumpang tindih. Maka mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru,” tegas Presiden Jokowi.
Selaras dengan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas meyampaikan bahwa acara SPBE Summit dan Peluncuran Govtech Indonesia yang dirangkai dengan Digital Government Award merupakan bentuk komitmen mendorong keterpaduan layanan pemerintah secara nasional maupun di daerah.
“Ini merupakan arahan dan cita-cita yang ingin segera diwujudkan bersama. Dan Digital Government Award merupakan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE kepada seluruh instansi pemerintah. Bersama 30 perguruan tinggi dengan 47 indikator yang rigid untuk menjamin penilaian obyektif, profesional dan independen,” terang Anas.(ian/van)
