MALANG POSCO MEDIA – Proyeksi pendapatan daerah dan belanja turun di RAPBD Kota Malang tahun anggaran 2024. Seluruh fraksi di DPRD Kota Malang ramai-ramai meminta penjelasan dan rasionalisasi dari eksekutif.
Jubir Fraksi Gerindra Randy Gaung dalam penyampaian pandangan fraksi mengungkapkan bahwa proyeksi pendapatan daerah di 2024 turun sebesar 10 persen. Sedangkan pada pendapatan daerah di 2023 sebesar Rp 2,3 triliun, yang juga sudah turun dibandingkan tahun anggaran 2022.
“Ini kan terus menerus menurun. Apakah proyeksi ini sudah dikaji secara detail dan mendalam. Bagaiamana nanti upaya pemerintah kota untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ini kami meminta penjelasannya detail,” papar Randy.
Fraksi PKS juga mengomentari turunya proyeksi pendapatan daerah tersebut. Sekretaris Fraksi PKS, Fuad Rahman menyampaikan proyeksi target pendapatan daerah yang menurun tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Kota Malang.
Menurutnya penurunan target PAD (Pendapatan Asli Daerah) di 2024 setara dengan 23 persen penurunannya jika dibandingkan dengan tahun 2023. Yakni dari Rp 1 trilun menjadi Rp 813 miliar. Ini dianggap tidak sepadan dengan optimisme pertumbuhan ekonomi di Kota Malang yang terus dikatakan meningkat dan baik.
Sementara itu Anggota Fraksi Golkar, H Rahman Nurmala menyampaikan kekhawatiran mengenai proyeksi belanja dalam postur APBD 2024 yang juga menurun.
“Pada postur belanja barang dan jasa khususnya. Di 2024 ini menurun sebesar Rp 169 miliar dibandingkan tahun 2023. Kami mempertanyakan penurunan belanja barang dan jasa sebesar ini apakah berpengaruh atau mengurangi kegiatan, sub kegiatan atau volume kegiatan? Jangan sampai ada kegiatan penting tidak teralokasikan,” tegas Nurmala.
Fraksi Damai Demokrasi Indonesia (FDDI) juga menyoroti proyeksi pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di 2024. Yang dialokasikan cukup besar yakni Rp 9 miliar. Hal ini dianggap FDDI perlu penjelasan karena pada tahun sebelumnya Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) dari pos BTT cukup besar. (ica/aim)
