MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Perubahan APBD Kota Batu 2023 tengah dalam pembahasan. Dalam prosesnya terdapat sembilan program prioritas yang dicoret. Sebaliknya ada 25 program baru yang akan dikerjakan dalam sisa waktu tiga bulan ke depan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman mengatakan bahwa dalam pembahasan Perubahan APBD 2023 meminta agar eksekutif memaksimalkan pemanfaatan SiLPA tahun anggaran 2022 untuk program-program prioritas.
“Terkait pembahasan Perubahan APBD 2023 DPRD mendorong agar eksekutif maksimalkan pemanfaatan silpa tahun anggaran 2022 program-program prioritas. Artinya OPD jangan hanya sekedar meminta tambahan anggaran yang sifatnya rutin saja,” ujar Nurochman kepada Malang Posco Media, Senin (4/9) kemarin.
Menurutnya tambahan anggaran yang sifatnya rutin sangat pragmatis dan tidak menarik untuk di bahas. Sehingga seharusnya penambahan anggaran di orientasikan untuk kerja-kerja inovatif dan up to date.
Selain itu, lanjut Cak Nur sapaan akrabnya, Perubahan APBD adalah ruang untuk mengevaluasi kinerja dan penganggaran di tahun berjalan. Mana program yang berpotensi tidak bisa dilaksanakan karena kesalahan administrasi seperti kesalahan input, tidak sesuai dengan kode rekening dan lainnya.
“Atau memang disiapkan eksekutif untuk sekedar menganggarkan dan dipastikan tidak dilaksanakan yang harusnya di drop saja. Atau bisa di realokasikan pada program-program prioritas seperti contoh yg saat ini benar-benar urgent yaitu penanganan secara komprehensif tentang pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir melalui bantuan keuangan khusus kepada desa dan kecamatan agar tidak terlalu panjang proses birokrasinya seperti ketika di posting melalui OPD,” bebernya.
Kemudian eksekutif juga bisa merencanakan pemanfaatan kemungkinan adanya tambahan dana transfer dari pemerintah pusat maupun propinsi. Serta mengevaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya terus meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan harus mengevaluasi besaran serapan anggaran setiap OPD.
“Pasalnya pengajuan anggaran dan program oleh OPD harus di pertanggung jawabkan. Termasuk menyampaikan terkait hambatan pelaksanaanya,” imbuhnya.
Sebelumnya disampaikan bahwa Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai bahwa ada 25 program baru masuk dalam Perubahan APBD 2023. Puluhan program baru tersebut terbagi dalam 11 bidang yang wajid dikerjakan dalam siswa waktu tiga ke depan.
“Diantaranya untuk Bidang Pendidikan Dan Kesehatan meliputi seperti beasiswa pelajar berprestasi, kurang mampu dan korban Covid-19. Kemudian peningkatan alokasi BOSDA termasuk untuk mengakomodir pelajar SMPN 7 Kota Batu,” bebernya.
Selanjutnya kenaikan insentif GTT dan PTT, rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah pada jenjang SD dan SMP. Serta penanganan strategis penurunan angka stunting.
“Kedua di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup meliputi pemeliharaan rutin dan berkala jalan kota, pemeliharaan pedestrian di jalan utama kota, belanja pengadaan alat berat untuk pelayanan infrastruktur dan penanganan TPA Tlekung dan lainnya,” urainya.
Sedangkan untuk program tidak dicoret karena tidak dilaksanakan berada di empat OPD. Diantaranya Dinas Perumahan terdiri dari lima program, DPUPR dua program, serta Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan dengan masing-masing satu program.
“Di Dinas Perumahan terkait pembangunan dan pengawasan cold storage, art centre, rumah pembina veteran, pagar perumahan LVRI, lapangan songgo maruto dan DED Kawasan ganesha dan Gedung serbaguna Polres Batu,” ujar Aries dalam Rapat Paripurna Penyampaian Raperda tentang
Perubahan APBD 2023.
Kemudian dari DPUPR adalah Jalan tembus Sisir – Sidomulyo dan Sisir – Temas, belanja modal pengadaan Tandem Roller Combination. Di Dinas Pertanian terkait pengadaan gudang beku (Cold Storage) beserta peralatan pendukung dan di Dinas Kesehatan program rehabilitasi Puskesmas Pembantu Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji. (eri)
