MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pemerintah pusat akhirnya melonggarkan pembatasan untuk berkegiatan di hotel bagi Pemda. Adanya kebijakan itu, disambut positif oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang. Ketua PHRI Kota Malang Agoes Basoeki menyampaikan, kabar itu cukup menggembirakan para pelaku perhotelan sebab beberapa waktu ini okupansi hotel diakui merosot cukup banyak karena kebijakan efesiensi.
“Okupansi hotel ini sudah menurun sejak awal tahun kemarin bersamaan dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah. Bahkan penurunannya sampai 50 persen. Dengan adanya kabar ini, kami di perhotelan tentu sangat menyambut gembira,” ungkap Agoes, Jumat (13/6) kemarin.
Dibeberkan dia, beberapa waktu kemarin, sejumlah pelaku usaha perhotelan terutama yang hanya mengandalkan ruang pertemuan begitu terdampak atas kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah. Dengan sepinya kegiatan pemerintah di hotel, akhirnya bahkan sebagian pelaku usaha perhotelan memberlakukan penyesuaian atau pengurangan jam karyawan.
Ada juga yang memberlakukan sistem shift, bahkan ada juga yang melakukan unpaid leave (karyawan tidak digaji saat cuti). Apabila kondisi itu berkepanjangan, yang dikhawatirkan adalah terjadinya PHK.
“Maka dengan adanya kabar kebijakan yang baru ini, semoga pemerintah benar-benar bisa melaksanakannya. Untuk saat ini okupansi sudah mulai ada peningkatan, apalagi nanti juga terbantu dengan adanya Porprov (Pekan Olahraga Provinsi) di Kota Malang,” tambah dia.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait hal tersebut. Kendati begitu, Wahyu menegaskan pihaknya meminta agar seluruh jajaran OPD supaya bijak dalam berkegiatan rapat di hotel lagi ke depannya.
“Nanti kami akan buat surat edaran (SE). Tentunya nanti harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Kalau memang tidak cukup (di hotel), ya tidak perlu. Jangan dipaksakan juga,” bener Wahyu.
Ia yakin OPD bisa mempertimbangkan bagaimana urgensi dari tiap kegiatan. Selain itu, di dalam SE, Wahyu juga berencana bakal mencantumkan batasan anggaran untuk kegiatan di hotel agar anggaran pemerintah tetap efisien. “Iya nanti akan kami atur itu, karena memang ada aturannya juga,” pungkasnya. (ian/aim)
