MALANG POSCO MEDIA, SURABAYA – Sabtu (10/8) sekitar jam 20.02 WIB, Pj Wali Kota Malang resmi dijabat Iwan Kurniawan ST., MT., yang sebelumnya adalah Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan juga menjabat sebagai Pj Bupati Lebak, Banten.
Pelantikan Iwan Kurniawan dilakukan Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (10/8) tadi malam. Selain itu dalam waktu bersamaan dilakukan pelantikan Pj Bupati Magetan Nizhamul Among SE.MM., yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Organisasi Tata Laksana di Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam).
‘’Kami senang karena yang dilantik adalah orang pusat (Kemendagri, red). Orang Jakarta. Sehingga bisa merasakan bagaimana sulitnya mengelola keuangan di daerah,’’ kata Pj Gubernur Adhy Karyono dalam pengarahannya kepada kedua Pj yang baru saja dilantiknya.
Dikatakan Adhy, profil Iwan Kurniawan dianggap akan mampu mengendalikan Kota Malang. Sebab, Iwan adalah pejabat yang sudah berpengalaman di bidang perencanaan di Kemendagri.
‘’Karena itu, saya minta agar pejabat yang dilantik malam ini segera beradaptasi dengan wilayahnya masing-masing,’’ kata Adhy dengan menyebutkan, fasilitas yang diberikan kepada Iwan Kurniawan sama dengan pejabat definitif tetapi kewenanganya tidak sama.
Sementara itu kepada purna tugas Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Pj Gubernur Adhy Karyono berharap setelah ini tidak ada lagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum.
‘’Terima kasih saya ucapkan untuk pak Wahyu Hidayat dan pak Hergunadi (Magetan, red) telah berbuat maksimal untuk wilayahnya masing-masing,’’ kata Adhy.
Diakhir sambutannya, Pj Gubernur Adhy mendoakan kedua penjabat yang sudah purna bisa meraih apa yang dicita-citakannya. Sebab, mereka berdua mundur sudah sesuai dengan ketentuan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah di daerahnya masing-masing.
Selain melantik Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan, juga dilakukan pelantikan Pj Ketua TP PKK Kota Malang yang dijabat Ny. Septiana Iwan Kurniawan. Masalah kemiskinan, stunting, ODF dan perkawinan dini masih harus menjadi perhatian di Jawa Timur. (has/aim)
