Malang Posco Media, KOTA BATU – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Batu resmi dikukuhkan. Pengukuhan tersebut dilaksanakan di Jalan Kapten Ibnu ruko No. 8, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, pada Senin (14/2) kemarin.
Hero Samudro S.H, M.H yang merupakan Wakil Ketua dari DPW APKLI pusat secara langsung melantik DPC APKLI Kecamatan Junrejo, Kecamatan Batu, dan Kecamatan Bumiaji periode 2022-2025. Ia berharap APKLI bisa bersinergi dengan pemerintah Kota Batu terutama memberdayakan para pedagang kaki lima.
Ia juga berpesan para APKLI harus menerapkan ketertiban agar bersinergi dengan pemerintah. “Jadilah PKL yang profesional terlebih sekarang zaman digital yang membuat segala sesuatu lebih praktis. Sehingga mau tidak mau para PKL harus mengikuti zaman,” pesannya.
Tercatat PKL di Kota Batu saat ini ada sekitar 1.500 PKL. Namun untuk saat ini yang sudah masuk dalam APKLI DPD Kota Batu sekitar 400 PKL. Sehingga, Wakil Wali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso M.M berharap agar PKL yang ada harus mendapat binaan dari APKLI DPD Kota Batu.
Ia pun mengatakan Kota Batu akan selalu berpihak pada PKL yang ada. “Hanya di Kota Batu saja kita malah memberikan lahan pada PKL, lalu memberikan pelatihan. Sehingga penggusuran bagi mereka itu tidak ada selama patuh pada ketentuan yang sudah ada,” ungkapnya
Lebih lanjut dirinya berpesan pada APKLI agar selalu berkoordinasi dengan Pemkot khususnya Diskumdag (Dinas Koperasi Usaha Mikro Industri dan Perdagangan) Kota Batu. Karena selama ini Diskumag lah yang memberikan arahan dan mengatur para PKL tersebut.
“Pesan saya yang pertama Diskumdag harus membuat list harga bagi PKL ini. Misal harga soto Rp 5 ribu. Ya seluruhnya harus menerapkan harga tersebut. Jangan sampai ada wisatawan dari Jakarta lalu dipatok Rp 25 ribu itu kan merugikan bagi wisatawan dan nilai PKL di mata wisatawan sendiri,” kata dia.
Lalu dalam situasi yang tidak menentu diharapkan APKLI Kota Batu mampu membina terkait kemajuan teknologi sekarang. Agar PKL dalam binaan APKLI bisa mengembangkan pembayaran non tunai.
“Yang tidak kalah pentingnya itu rasa. Jadi agar eksistensi PKL ini tak redup. Kita harus bisa menciptakan cara bagaimana membuat suatu masakan itu harga kaki lima tapi rasa bintang lima. Sehingga nanti kita butuh peran PHRI dalam hal ini,” urai Punjul.
Sementara itu menurut Ketua DPD APKLI Kota Batu, Mardi Setia Ningsi menyampaikan dalam APKLI sudah menyediakan NIB legalitas dan advokat bagi PKL yang terdaftar. Pihaknya mencatat ada 400 pedagang yang terdaftar dalam APKLI.
“Baik secara yang mendaftar secara perseorangan dan melalui paguyuban. Sehingga dengan begitu kesejahteraan PKL diharapkan bisa meningkat. (ran/eri)
